Jakarta (BERITA TERKINI ONLINE) – Peneliti Sebut Budidaya Lobster di Pangandaran Sudah Berdasar Penelitian
Sehingga dipastikan tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem laut
Prof Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad), menjelaskan bahwa budidaya lobster dengan teknologi keramba jaring apung (KJA) di wilayah Pangandaran, Jawa Barat, sudah didasarkan pada penelitian.
“Dengan demikian, dipastikan tidak menimbulkan gangguan bagi keberlanjutan ekosistem laut,” ungkap Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan bahwa penelitian tentang benih lobster di Pangandaran telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, mengingat adanya kampus Unpad di wilayah tersebut.
Di samping itu, benih bening lobster (BBL) dapat dengan mudah ditemukan di perairan Pangandaran.
Yudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelitian dari berbagai sudut pandang dan menyimpulkan bahwa BBL sebaiknya ditangkap dan dibudidayakan.
“Kenapa? Karena rendahnya tingkat kelangsungan hidup BBL bukan disebabkan oleh biota laut lain, melainkan akibat kanibalisme,” ujarnya.
Yudi menegaskan bahwa budidaya ini bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Sebab itu, dia merasa prihatin atas adanya penolakan terhadap kegiatan budidaya lobster dengan KJA di perairan Pangandaran, padahal kegiatan ini bisa mendukung ekonomi masyarakat serta menjadi contoh eduwisata budidaya lobster modern.
“Di sana tidak hanya lobster, ada kerapu juga. Jadi ini punya potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat. Asalkan wilayahnya diatur antara budidaya dan pariwisata, saya yakin tidak akan saling mengganggu karena kawasan perairan di sana luas,” jelasnya.
Menurut Yudi, inilah pentingnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar tidak ada konflik dalam pemanfaatan ruang laut di lapangan.
Proses penerbitan PKKPRL biasanya melalui prosedur seperti pendaftaran lewat perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau “online single submission”, dan penilaian dokumen permohonan.
Penilaian dokumen ini melewati tahapan verifikasi administrasi dan penilaian teknis. Dalam penilaian teknis PKKPRL, KKP selalu melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
“Setahu saya, lokasi KJA yang menjadi perdebatan itu sudah sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda tersebut, lokasi budidaya berada dalam Zona Pemanfaatan Terbatas Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran dan diperbolehkan,” jelasnya.
Ditambahkan, setelah PKKPRL diterbitkan, subjek hukum juga harus memiliki perizinan lain seperti Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk melaksanakan kegiatan.
“Jadi isu merusak lingkungan itu tidak masuk akal, semua izin sudah dipenuhi,” tegasnya.
Yudi menambahkan bahwa lokasi KJA lobster di Pangandaran sudah sesuai, karena kondisi perairannya cukup tenang dengan kedalaman 6-7 meter, ideal untuk budidaya.
Menurutnya, budidaya di lokasi dengan gelombang besar justru berisiko gagal karena bisa merusak infrastruktur KJA itu sendiri.
Contoh buruknya terjadi pada masa Menteri Susi tahun 2018. Delapan KJA lepas pantai yang menelan biaya miliaran rupiah rusak akibat hempasan gelombang.
“Kalau asal main saja tanpa riset, ya seperti yang pernah terjadi di Pangandaran sebelumnya, malah jadi sampah dan duit miliar hilang,” bebernya.
Data mencatat, pada masa Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, ada proyek keramba jaring apung lepas pantai di Kabupaten Pangandaran pada 2018 silam yang kini terbengkalai.
Delapan unit KJA offshore tersebut rusak karena dihempas gelombang. Proyek ini dibiayai APBN 2017 sebesar Rp42 miliar per daerah. Anggaran besar itu digunakan untuk membeli teknologi keramba dan fasilitasnya dari Norwegia.