Amerika Serikat Alihkan Bantuan USAID ke Departemen Luar Negeri
Istanbul (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Selasa (1/7) menyampaikan bahwa Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) secara resmi akan menghentikan penyaluran bantuan luar negeri mulai 1 Juli. Pengelolaan program bantuan ini selanjutnya akan dilakukan langsung oleh Departemen Luar Negeri.
“Program bantuan luar negeri yang selaras dengan kebijakan pemerintah dan mendukung kepentingan Amerika akan dijalankan oleh Departemen Luar Negeri dengan akuntabilitas, strategi, dan efisiensi yang lebih baik,” jelas Rubio dalam pernyataan resminya.
Dia menekankan bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab kepada warga negara Amerika untuk memastikan bahwa program yang didanai benar-benar mendukung kepentingan nasional.
Rubio berpendapat bahwa kinerja USAID selama ini tidak memenuhi standar, meskipun telah menghabiskan lebih dari 715 miliar dolar AS (sekitar Rp 11.606 triliun) selama beberapa dekade.
Dia juga mengkritik USAID karena dianggap membentuk “kompleks industri LSM berskala global yang dibiayai pajak rakyat” tanpa hasil nyata sejak berakhirnya Perang Dingin.
Rubio menegaskan bahwa tujuan-tujuan pembangunan jarang tercapai, justru sering menambah ketidakstabilan dan meningkatkan sentimen anti-Amerika di berbagai negara.
“Era ketidakefisienan yang dilegalkan pemerintah ini kini resmi berakhir,” tegasnya.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya besar-besaran untuk membongkar USAID yang dimulai sejak masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Kala itu, banyak kontrak dibatalkan, ribuan posisi diberhentikan, dan hampir seluruh staf global USAID ditempatkan dalam cuti administratif.
Sebelumnya, Rubio telah mengumumkan bahwa 83 persen program USAID dibatalkan setelah evaluasi selama enam minggu.
USAID, yang berdiri sejak tahun 1961, mengelola lebih dari 40 miliar dolar AS (sekitar Rp649 triliun) dalam anggaran tahun fiskal 2023.
Pada bulan lalu, DPR AS menyetujui paket kebijakan yang menarik kembali dana sebesar 8,3 miliar dolar AS (sekitar Rp134,6 triliun) dari lembaga tersebut.
Sumber: Anadolu