Bambang Soesatyo: Penegakan Hukum adalah Kunci Menyelesaikan Tantangan Multidimensi di Indonesia
Tanpa dukungan maksimal dari penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut akan sia-sia.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menggarisbawahi pentingnya peran lembaga penegak hukum sebagai salah satu elemen krusial dalam mendukung agenda Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi berbagai tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia.
Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif menjadi syarat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik serta menciptakan lingkungan produktif bagi seluruh masyarakat.
Di Jakarta, Selasa, Bamsoet menyatakan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, seperti maraknya korupsi, tingginya tingkat pengangguran, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
“Presiden telah berupaya menanggapi masalah ini. Namun, tanpa dukungan penuh dari penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut akan sia-sia,” ungkap Bamsoet.
Mantan Ketua DPR tersebut juga menyoroti praktik diskriminasi dalam penanganan kasus hukum yang merusak kredibilitas lembaga penegakan hukum.
Masyarakat masih mempertanyakan mengapa kasus korupsi besar, seperti skandal pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur atau kasus pajak tertentu, lambat diusut, sementara kasus kecil justru cepat diproses. Hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Dia juga menyoroti maraknya aksi premanisme yang mengganggu iklim usaha di Indonesia. Oleh karena itu, premanisme menjadi musuh bagi investasi dan pemulihan ekonomi.
“Penegak hukum harus segera menindak tegas pelaku, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan akar masalah, seperti ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Bamsoet menambahkan bahwa lemahnya respons penegak hukum dapat memunculkan masalah baru yang semakin membebani pemerintah, seperti aksi unjuk rasa buruh yang kerap berujung anarkis atau konflik agraria yang melibatkan korporasi dan masyarakat lokal.
“Kami mendorong Polri, kejaksaan, dan KPK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Setiap potensi konflik harus diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan secara hukum sebelum meluas,” kata Bamsoet.
Dia yakin bahwa di tengah tekanan global seperti resesi ekonomi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik, penegakan hukum yang adil akan menjadi fondasi bagi stabilitas nasional.
Oleh sebab itu, lanjutnya, hukum harus menjadi panglima. Jika masyarakat melihat setiap kasus ditangani secara transparan, kepercayaan terhadap pemerintah akan pulih.
“Ini merupakan modal besar untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan,” tuturnya.
Tanpa dukungan konkret dari lembaga hukum, kata dia, agenda reformasi dan pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana.
“Kami berharap pada tahun 2025 menjadi momentum perbaikan. Penegak hukum harus menjadi garda depan, bukan penghambat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” ujarnya.