BNPB Soroti Pentingnya Tata Kelola Bencana yang Profesional dan Inklusif
Indonesia mencatat rata-rata 10 bencana terjadi setiap hari sepanjang 2024, dengan total 3.472 bencana sepanjang tahun tersebut.
Kupang (BERITA HARIAN ONLINE) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti perlunya pengelolaan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif sebagai tanggapan atas tingginya frekuensi bencana di Indonesia.
“Indonesia mencatat rata-rata 10 bencana terjadi setiap hari sepanjang 2024, dengan total 3.472 bencana sepanjang tahun tersebut,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam pernyataan yang diterima di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis.
Risiko bencana terbesar saat ini, menurutnya, berasal dari kejadian akibat perubahan iklim, yang menyebabkan cuaca ekstrem, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BNPB berharap situasi ini akan semakin memperkuat kebutuhan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh oleh seluruh kepala daerah, termasuk di Indonesia bagian timur.
Dalam kegiatan coaching clinic yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/6), Raditya mengingatkan seluruh pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia agar mendorong sinkronisasi perencanaan berdasarkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044.
“Agar sistem kebencanaan di daerah juga lebih adaptif, inklusif, dan terintegrasi,” tuturnya.
Menurutnya, tantangan kebencanaan ini bersifat kompleks dan multidimensi. Posisi geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menjadikan negara ini rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, serta karhutla.
Berdasarkan World Risk Index 2024, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina. Indeks ini menilai bahaya bencana, tingkat keterpaparan, serta kapasitas masyarakat dalam merespons bencana.
Raditya menilai tingginya frekuensi bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
“Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penguatan ketangguhan bangsa terhadap bencana,” ujarnya.