BNPP RI Siapkan Program Pendidikan dan Perdagangan untuk 2026

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI telah menyelenggarakan forum koordinasi antar kementerian/lembaga guna menyusun program pendidikan dan perdagangan di wilayah perbatasan untuk tahun 2026 dengan melibatkan beberapa kementerian teknis, pada Rabu (21/5).

Indra Purnama, Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, menyoroti pentingnya pembuatan Rencana Induk (Renduk) yang akurat dan komprehensif sebagai acuan program lintas K/L. Dokumen ini juga diusulkan menjadi dasar bagi Peraturan Presiden dalam pembangunan di kawasan perbatasan.

“Kita perlu memastikan bahwa segala usulan program didasarkan pada data terbaru dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Indra dalam keterangannya dari Jakarta, Minggu.

Dalam forum tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diminta untuk memberikan data mengenai akses perguruan tinggi di area perbatasan. Kementerian Agama juga melaporkan perkembangan bantuan untuk madrasah serta usulan peningkatan infrastruktur melalui Kementerian PUPR.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2022, pembangunan fasilitas perdagangan kini menjadi tanggung jawab daerah. Kemendag tidak lagi menerima DAK maupun Tugas Pembantuan sejak tahun 2025.

“Distribusi dan pembinaan fasilitas perdagangan menjadi kewenangan kabupaten/kota, sehingga koordinasi lintas pemerintahan menjadi sangat krusial,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan perannya sebagai penghubung antar kementerian, meskipun tidak terlibat langsung dalam tugas teknis.

BNPP menekankan pentingnya tindak lanjut setelah forum ini melalui komunikasi resmi antarinstansi agar program tahun 2026 benar-benar memenuhi kebutuhan wilayah perbatasan, khususnya di sektor pendidikan dan perdagangan.