Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Dorong Reformasi Birokrasi 2025
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan komitmennya dalam mempercepat Reformasi Birokrasi (RB) 2025 melalui kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
Kolaborasi ini terwujud dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (8/5).
Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Rizza Kamajaya, menekankan pentingnya kerjasama lintas unit sebagai faktor kunci dalam keberhasilan reformasi birokrasi.
“Ditjen Bina Adwil memiliki tugas dan fungsi yang khas. Tidak hanya mengurusi kebijakan tingkat pemerintah daerah, tetapi juga tugas fungsionalnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti penanganan bencana dan trantibumlinmas. Reformasi birokrasi harus mampu menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” ujar Rizza.
Salah satu pencapaian signifikan Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip dengan aplikasi SRIKANDI, yang diimplementasikan secara konsisten dan sistematis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memainkan peran penting dalam melaksanakan program terkait pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Rizza juga memberikan arahan mengenai inventarisasi kegiatan reformasi birokrasi. “Setiap direktorat Ditjen Bina Adwil diminta untuk menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, tanpa terjebak pada aspek teknis saja dan memastikan peran kita tidak terdegradasi,” tambahnya.
Dalam sesi presentasi, Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari Biro Ortala, Rahmad Hadi, menyampaikan materi tentang Reformasi Birokrasi Umum dan Tematik.
Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tentang pemenuhan administratif, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang menunjukkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.
“Dari 24 indikator Reformasi Birokrasi Umum, sebagian besar mengalami peningkatan. Sementara itu, Reformasi Birokrasi Tematik difokuskan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi,” jelas Rahmad.
Untuk mempercepat reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil berkomitmen menjalankan semua ketentuan serta pedoman teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.
Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat reformasi birokrasi sebagai dorongan untuk terus maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah, dan responsif.