DPR Gelar Raker dengan Kejagung dan Polri Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Komisi III DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membicarakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.
Dalam pertemuan ini, Kejaksaan Agung diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Sementara itu, Polri diwakili oleh Astamarena Polri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.
“Rapat ini terbuka untuk umum,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurutnya, Anggota Komisi III DPR RI akan menelaah rencana kerja dan anggaran dari kedua institusi tersebut untuk tahun mendatang. Masing-masing perwakilan diberi waktu 20 menit untuk mempresentasikan rencana kerjanya.
Selain membicarakan rencana kerja dan anggaran, rapat ini juga memiliki agenda pembahasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat dari APBN tahun 2024.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa selama masa sidang dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025, akan dimulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Ia menyatakan bahwa pada tahun 2026, ekonomi global diperkirakan masih akan menghadapi kondisi yang dinamis dan tidak pasti. Konflik geopolitik, geoekonomi, dan situasi ekonomi global yang tidak kondusif akan sangat mempengaruhi rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.
“Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus sudah memperhitungkan hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional,” kata Puan pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/6).
