DPR RI Menampung Aspirasi Pembangunan di Papua Barat Daya
Sorong (BERITA HARIAN ONLINE) – DPR RI mengadakan kunjungan kerja penting ke Provinsi Papua Barat Daya guna menampung aspirasi masyarakat mengenai perkembangan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah pusat ke depan.
Ketua Komisi II DPR RI Dr Muhammad Rifqinizami Karsayuda, di Sorong, Jumat, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal semua persoalan penting yang dihadapi masyarakat Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung agar solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua Barat Daya.
Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa DPR RI telah mempersiapkan langkah-langkah legislasi yang akan mengakomodasi berbagai persoalan daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah.
“Kami ingin pembangunan di Papua dimulai dari masyarakat sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Kami akan mengawal ini hingga ke Senayan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah, seperti Kabupaten Tambrauw, Maybrat, hingga Raja Ampat, menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi, antara lain isu batas wilayah, konflik konservasi, status kepemilikan pulau, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga pengelolaan potensi kelautan.
Salah satu isu yang paling banyak disorot datang dari masyarakat Raja Ampat yang mengeluhkan bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan kekayaan alam laut yang melimpah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw mengangkat persoalan konflik batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang hingga kini belum terselesaikan meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan.
Selain itu, mereka juga meminta perhatian terhadap akses energi listrik, pembangunan jalan lintas, serta perlindungan wilayah konservasi yang tumpang tindih dengan permukiman warga.
“Seluruh persoalan ini akan kami bawa ke tingkat pusat untuk disampaikan langsung kepada Presiden dan kementerian terkait. Kita harapkan pada tahun 2027 akan terjadi perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,” ungkap Rifqinizami.
Ia menegaskan bahwa Papua bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan wajah timur Indonesia yang harus disejahterakan bersama.