Gibran Meminta Program Lapor Mas Wapres Tidak Mandek, Birokrasi Harus Lebih Adaptif
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan pentingnya agar program Lapor Mas Wapres terus ditingkatkan dan tidak terhenti dalam pengembangannya, sehingga birokrasi dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan tanggap terhadap perubahan dinamika masyarakat.
“Wapres meminta agar program ini tidak mandek, melainkan terus diperbarui secara berkala. Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi dapat lebih cepat dalam merespons, lebih akurat dalam penanganan, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.
Sejak diperkenalkan pada 11 November 2024, menurut Muktabar, Lapor Mas Wapres telah menangani 7.590 laporan dari masyarakat terkait berbagai sektor, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.
Beberapa kasus telah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam tahap verifikasi atau menunggu dokumen lengkap.
Mayoritas laporan, yaitu 72,05 persen, diterima melalui saluran WhatsApp karena masyarakat lebih memilih akses yang mudah dan dapat diakses dari mana saja.
Sementara itu, 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui pertemuan tatap muka setelah pelapor mendaftar di laman resmi lapormaswapres.id.
Walaupun Lapor Mas Wapres menunjukkan hasil yang positif, Muktabar menyatakan pelaksanaan program ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga.
Ia menjelaskan bahwa penanganan laporan melibatkan kolaborasi antara Setwapres dan instansi terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan tetap menjaga akuntabilitas serta kepekaan terhadap pelapor.
Oleh karena itu, Wapres Gibran Rakabuming mendorong agar pengelolaan laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres terus diperbaiki.
“Wapres menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” jelasnya.