Guru Besar UNJ Berikan Orasi Ilmiah di Unpatti Mengenai Konflik Maluku 1999
Indonesia sebagai sebuah negeri dengan keanekaragaman etnis, agama, dan budaya adalah laboratorium nyata untuk mempelajari perdamaian dan konflik.
Ambon (BERITA HARIAN ONLINE) – Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku menyelenggarakan orasi ilmiah dengan menghadirkan Guru Besar dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Abdul Haris Fatgehipon, yang membahas studi penyelesaian konflik Maluku 1999-2002.
“Hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, yang juga merupakan mitra kami dalam studi penyelesaian konflik di Maluku, yaitu Prof Abdul Haris Fatgehipon,” ungkap Rektor Unpatti, Prof Freddy Leiwakabessy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Sabtu.
Rektor menyatakan bahwa penelitian mengenai penyelesaian konflik di Maluku sangat penting, tidak hanya untuk menambah wawasan keilmuan, tetapi juga sebagai panduan bagi generasi muda di Maluku tentang pentingnya menjaga perdamaian.
“Mengikuti semboyan masyarakat Maluku yang mengutamakan persaudaraan,” tambahnya.
Dalam orasi ilmiahnya, Prof Abdul Haris Fatgehipon menyampaikan bahwa resolusi konflik Ambon 1999 – 2002 adalah pelajaran berharga dalam menjaga perdamaian di Indonesia.
“Studi penyelesaian konflik telah menjadi bidang akademik tersendiri sejak Perang Dunia. Perkembangannya di dunia dimulai pada 1950-an dan 1960-an, ketika ancaman nuklir dan konflik antar negara besar mengguncang stabilitas global. Di Indonesia, perhatian terhadap bidang ini meningkat setelah Reformasi 1998, ketika konflik vertikal dan horizontal meluas dari Aceh hingga Papua,” paparnya.
Menurutnya, konflik Ambon bukanlah insiden mendadak, melainkan hasil rekayasa yang kompleks.
Ia menyoroti bahwa konflik tersebut merupakan bagian dari dinamika geopolitik dan sosial yang rumit, yang memberikan pelajaran penting bagi studi penyelesaian konflik di Indonesia.
“Indonesia sebagai negara dengan beragam etnis, agama, dan budaya adalah laboratorium nyata untuk studi perdamaian dan konflik,” jelasnya.
Orasi ini, katanya, bukan sekadar hasil pemikiran konseptual, tetapi buah dari riset panjang dan kolaboratif sejak tahun 2012 antara Universitas Pattimura dan Dewan Ketahanan Nasional.
“Tim riset telah mewawancarai raja negeri, tokoh agama, akademisi, hingga para aktor utama seperti Panglima Laskar Jihad, Zafar Umar Talib, yang memiliki pengalaman bertempur di Afghanistan melawan Rusia. Penelitian ini tidak hanya terfokus di dalam negeri,” ungkapnya.
Penyelesaian konflik Ambon dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pendekatan keamanan, dialog, hukum, dan rehabilitasi. Salah satu pilar utamanya adalah peran intelijen, meskipun banyak pihak menilai bahwa pada 19 Januari 1999, TNI dan Polri gagal melakukan deteksi dini.
Berdasarkan pendekatan ini, menurutnya, sistem Pela Gandong mulai diperkenalkan kepada generasi baru di Maluku.
Ia menilai bahwa sistem ini dapat menjadi jembatan perdamaian di masa depan. Upaya untuk meredam konflik tidak berhenti pada pendekatan keamanan saja. Pemerintah juga menggalang dialog antara kelompok yang berkonflik.
“Jenderal Wiranto menugaskan 19 perwira Maluku untuk ‘pulang kampung’ dan berdialog langsung dengan masyarakat. Presiden BJ Habibie juga mengirimkan menteri ke Ambon. Meskipun ia gagal menghentikan konflik, ia berhasil menyelenggarakan Pemilu 1999 dengan damai,” jelasnya.
“Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuka peluang bagi akademisi dan ulama untuk menyuarakan pandangan mereka tentang konflik Maluku. Dari wawancara dengan anggota Laskar Jihad, terungkap bahwa mereka merasa terpanggil karena pemerintah dianggap gagal melindungi umat Islam di Ambon, serta ingin menjaga keutuhan NKRI dari ancaman separatisme RMS,” jelasnya.
Melalui studi yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi contoh resolusi konflik di Indonesia. Selain itu, studi ini juga diharapkan mampu menjaga perdamaian di bumi Maluku.