IPO: 71 Persen Publik Mendukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkap bahwa 71 persen masyarakat menyokong dan memberikan penilaian positif terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan selama masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam survei berjudul “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah,” diuraikan bahwa beragam kebijakan populis telah dihadirkan oleh Presiden Prabowo selama enam bulan memimpin Indonesia, salah satunya adalah efisiensi anggaran.
“Kebijakan lain yang juga dikenal luas oleh masyarakat adalah efisiensi anggaran, kebijakan ini sejalan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana pendapat pro dan kontra turut serta menyertainya,” tulis IPO dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut ditetapkan Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang pada prinsipnya mengarahkan kementerian/lembaga untuk melakukan penghematan anggaran dengan target Rp306,6 triliun.
Sebanyak 71 persen responden menilai kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah yang baik. Sementara 62 persen responden menyatakan puas dengan kebijakan anggaran pemerintah tersebut.
Survei ini juga mencatat bahwa 68 persen responden menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo berjalan baik.
Dalam survei ini, mayoritas warga, yakni 60 persen, mengaku puas dengan program MBG. Sebaliknya, 19 persen menyatakan tidak puas dan sisanya tidak memberikan jawaban.
Survei IPO ini dilaksanakan pada 22-28 Mei 2025 melibatkan 1.200 responden melalui wawancara langsung.
Margin of error survei ini adalah 2,90 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS) untuk menjamin representasi data.
Secara keseluruhan, sebanyak 81 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden RI Prabowo Subianto sejak dimulainya masa jabatan pada Oktober 2024.
“Tingkat kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.