Analisis KPK 2023 Ungkap Potensi Kerawanan dalam Tata Kelola dan Ekspor Nikel

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan bahwa pada tahun 2023, pihaknya telah menemukan potensi kerawanan dalam pengelolaan dan ekspor nikel.

Budi menjelaskan bahwa hasil ini diperoleh dari dua analisis yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK, yaitu mengenai tata kelola nikel dan ekspor nikel.

“Dari analisis tata kelola nikel, KPK menemukan adanya potensi kerawanan tidak hanya di bagian hulu, tetapi juga hingga ke hilir,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/6).

Ia mengungkapkan bahwa kerawanan ini berhubungan dengan mekanisme perizinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, kegiatan penambangan di kawasan hutan yang belum memiliki izin, serta pendataan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang yang masih belum memadai.

“Kemudian, terkait dengan analisis ekspor nikel yang sebelumnya juga sudah disampaikan, KPK juga menemukan potensi masalah yang berkaitan dengan legalitas ekspor nikel,” katanya.

Dalam analisis tersebut, menurutnya, KPK menemukan dugaan lemahnya pengawasan yang tidak hanya terkait dengan pengaturan dan mekanisme verifikasi, tetapi juga berkaitan dengan proses penelusuran teknis.

“KPK juga telah menyiapkan beberapa rekomendasi perbaikan. Ini tentu akan menjadi bahan diskusi dan analisis lebih lanjut oleh tim bersama para pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Di kesempatan lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa ia masih perlu memeriksa kembali hasil analisis yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut.

“Jadi begini, saya perlu memastikan kembali. Saya minta waktu untuk mengeceknya lagi,” ucap Setyo.