Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri berkolaborasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menyelenggarakan kursus untuk memperkokoh pemahaman kebangsaan bagi para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol).
Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Bahtiar menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan kader parpol sebagai usaha menjaga kesatuan dan menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
“Ketika kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang mendalam, maka tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dapat diatasi,” ujar Bahtiar dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, penguatan persatuan sebagai bangsa melalui peneguhan tenun keberagaman akan menjadi kekuatan bagi Indonesia.
“Yang menyatukan keberagaman tersebut adalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Tidak mungkin bangsa besar dengan pluralisme dan keragaman luar biasa ini akan bertahan tanpa adanya pengikat,” ungkapnya.
Bahtiar menambahkan, adanya peran masyarakat sipil, publik, kader partai, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mengikat keberagaman itu dalam satu ideologi bangsa sangat penting.
Ia berharap agar kursus singkat ini dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan Lemhannas dan lembaga lain yang berkualitas untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi kepada bangsa Indonesia.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber, seperti Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI Vita DD Soemarno, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, dan Peneliti Senior Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasyim.
Dalam pemaparannya, Adi Prayitno menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran kuantitatif, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi selama 2016–2020.
Hal ini terlihat dari indikator indeks demokrasi yang dikumpulkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute. Namun, terdapat tren peningkatan demokrasi secara bertahap sepanjang 2021–2022.
“Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia. Misalnya, kemunduran demokrasi di Indonesia tidak seburuk negara-negara lain dan ada dukungan dari elit serta partai politik tertentu yang masih berusaha menjaga demokrasi di Indonesia,” ujar Adi Prayitno.