Kementrans Menyisihkan 80,34 Persen ABT untuk Pengembangan Program
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan 80,34 persen dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025 untuk menunjang pelaksanaan lima program unggulan transmigrasi, sementara 19,66 persen lainnya dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor: S-124/MK/AG/2025 tertanggal 1 Juli 2025 telah menyetujui ABT untuk Kementrans sejumlah Rp1,77 triliun.
“Jumlah ABT yang disetujui, seperti yang kami utarakan, sekitar Rp1,775 triliun. Dari jumlah itu, 80,34 persen dialokasikan untuk program transmigrasi dan 19,66 persen untuk dukungan manajemen,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Senin.
Beliau menjelaskan bahwa lima program unggulan yang menjadi fokus alokasi anggaran tersebut mencakup Program Trans Tuntas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah lahan di kawasan transmigrasi dengan anggaran sekitar 3 persen dari ABT, atau Rp61,22 miliar.
Anggaran ini akan digunakan untuk mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk 1.461 hektare (ha) lahan transmigrasi, menyelesaikan 55 kasus tanah transmigrasi, serta mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada 13.751 bidang lahan transmigrasi.
Program Trans Lokal yang fokus untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagai transmigran lokal mendapatkan alokasi Rp327,49 miliar, atau 19 persen dari ABT.
Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan 860 unit rumah, 21 unit fasilitas umum, dan 24,19 kilometer (km) jalan, serta menyediakan bantuan pangan dan sarana produksi pertanian bagi 1.360 Kepala Keluarga (KK).
Program Trans Patriot, yang mendukung akademisi dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat transmigrasi, mendapatkan alokasi Rp268,26 miliar, atau 15 persen, untuk insentif serta pembangunan fasilitas bagi 2.000 akademisi pendamping.
Program Trans Karya Nusa yang berupaya menciptakan lapangan kerja menerima alokasi 14 persen, atau Rp250,45 miliar, untuk pengembangan 14 unit rumah produksi dan produk unggulan, fasilitasi dan pendampingan 30 kelompok masyarakat, hingga promosi komoditas unggulan.
Sementara itu, Trans Gotong Royong, sinergi antara Kementrans dengan lembaga dan dunia usaha di kawasan transmigrasi, mendapatkan pagu Rp536,24 miliar, atau 30 persen, untuk peningkatan 970 unit sekolah dan fasilitas umum, 31 unit sarana air bersih, 27,9 km drainase, hingga 167,3 km jalan.
Mentrans Iftitah menambahkan bahwa sisa alokasi dari ABT, yakni 19 persen atau Rp331,40 miliar, akan digunakan untuk dukungan manajemen yang meliputi operasional kantor, pelatihan calon transmigran, serta alih fungsi Balai Makarti Muktitama Kalibata menjadi kantor pusat Kementerian Transmigrasi.
“Alih fungsi ini penting bukan hanya karena pimpinan Kementerian Transmigrasi masih bekerja di kantor sementara, tetapi juga untuk menghemat anggaran dengan memanfaatkan gedung yang sudah ada dibandingkan membangun gedung baru yang biayanya lebih mahal,” ujarnya.