Pengajuan Infrastruktur Pemkab Padang Pariaman Sangat Penting, Kata Legislator
Kami dari Komisi V telah mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi fokus utama yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Pariaman (BERITA HARIAN ONLINE) – Zigo Rolanda, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, menyatakan bahwa permintaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman Sumatera Barat terkait infrastruktur di wilayahnya kepada pemerintah pusat adalah sangat penting.
“Kami dari Komisi V telah mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi fokus utama yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Zigo saat kunjungan spesifik di Padang Pariaman pada hari Kamis.
Ia menjelaskan, Pemkab Padang Pariaman mengajukan pembangunan kembali Jembatan Kayu Gadang di Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, serta penanganan banjir di Kecamatan Ulakan Tapakis.
Realisasi infrastruktur untuk kedua lokasi ini sangat diperlukan karena berdampak pada ribuan kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut.
Selain itu, lanjutnya, Pemkab Padang juga mengajukan perbaikan irigasi yang rusak, yang berdampak pada ribuan hektare lahan sawah.
Menurut Zigo, pembenahan infrastruktur yang diajukan oleh Pemkab Padang Pariaman tersebut sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan.
“Jika dokumennya selesai pada 2025, kami tentu mendukung agar dapat direalisasikan pada tahun tersebut, atau setidaknya di 2026. Yang penting adalah pelaksanaan yang cepat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyatakan, dukungan dari Komisi V DPR RI sangat diperlukan agar permohonan mereka kepada pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Ia menjelaskan, keruntuhan Jembatan Kayu Gadang di Sikabu berdampak pada 10 ribu kepala keluarga dan menghambat akses petani membawa hasil pertanian ke pusat kota.
Untuk Ulakan Tapakis, lanjutnya, penutupan muara dan pendangkalan sungai menyebabkan daerah tersebut sering mengalami banjir yang berdampak pada beberapa kecamatan.
Bahkan, dampak banjir tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat dan akses jalan antar kabupaten dan kecamatan, tetapi juga jalan nasional, serta merendam ribuan hektare lahan pertanian yang menyebabkan gagal panen.
Sedangkan untuk irigasi, jelasnya, dari seluruh lahan sawah di Padang Pariaman, hanya sekitar 50 persen yang teraliri karena irigasi yang rusak, sehingga mempengaruhi produksi padi.
