Menkomdigi Dukung Kesejahteraan Jurnalis Melalui Program Rumah Bersubsidi
Di Indonesia, karena sulit mendata angka pastinya, ada sekitar 100 ribu wartawan dan 70 persen dari mereka belum memiliki rumah yang layak.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan dukungan terhadap kesejahteraan jurnalis melalui program rumah bersubsidi yang digelar bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa masih banyak jurnalis di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.
“Di Indonesia, karena sulit mendata angka pastinya, ada sekitar 100 ribu wartawan dan 70 persen dari mereka belum memiliki rumah yang layak,” ujar Meutya saat peluncuran program rumah bagi pekerja di industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Selasa.
Meutya, yang pernah berprofesi sebagai jurnalis, mengerti akan perjuangan para pekerja media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun sering kali mengabaikan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.
Ia memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian PKP dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers, dan para pengembang untuk menyediakan akses hunian yang terjangkau bagi jurnalis. Program ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan pekerja media.
“Jadi ini sangat tepat negara hadir berdasarkan arahan Presiden Prabowo, kemudian didetailkan oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) dengan memberikan dukungan kepada teman-teman media karena 70 persen belum memiliki rumah yang layak,” katanya.
Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disediakan bagi pekerja di industri media di seluruh Indonesia.
“Kuotanya yang awalnya 1.000 sudah ditingkatkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan agar jurnalis juga mengawasi, sehingga jika ada masukan untuk pemerintah, khususnya Kementerian PKP, terbuka lebar untuk menerima kritik konsultatif agar program ini terus bisa diperbaiki,” jelasnya.
