Menteri Sosial: Setiap Pilar Sosial Harus Graduasi Minimal 10 Keluarga Miskin Tiap Tahun
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menantang semua pilar sosial di seluruh Indonesia untuk meluluskan setidaknya 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahun dengan pendekatan kolaboratif, termasuk di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
“Semangat dari Wonosobo untuk Indonesia. Bila kita mampu mengurangi kemiskinan di sini dengan strategi kolaborasi, maka kita juga bisa melakukannya di seluruh Indonesia,” ungkap Saifullah Yusuf dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Dalam dialog bersama para pilar sosial di Pendopo Bupati Wonosobo, beliau menekankan bahwa pilar sosial yang mendampingi Program Keluarga Harapan (PKH), Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pordam, dan Karang Taruna bukan sekadar pelaksana program, tetapi adalah representasi negara di tingkat akar rumput.
“Menjadikan pemberdayaan sebagai kebiasaan dalam mengangkat keluarga miskin menjadi mandiri. Anda semua adalah cerminan kita bersama. Jangan sekadar merasa sebagai pelaksana program. Anda hadir sebagai simbol negara yang mendengar, mendukung, dan memberikan harapan,” ujarnya.
Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya Sekolah Rakyat sebagai strategi utama Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan ekstrem lintas generasi.
Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan hanya layanan pendidikan, tetapi juga merupakan jalan menuju keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pilar-pilar sosial harus menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan dan mengawasi program ini. Kunjungi rumah mereka, pastikan datanya, dan dokumentasikan dengan baik. Ini bagian dari verifikasi lapangan,” tegasnya.
Pembaruan dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dianggap sangat penting agar kebijakan bantuan sosial dapat disesuaikan dengan realitas masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara akurat dan adil.
“Jangan hanya mengejar jumlah. Ukur keberhasilan dari seberapa banyak keluarga yang menjadi mandiri, bukan dari banyaknya bantuan sosial yang disalurkan,” imbuhnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan yang sama menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal ketepatan data dan persiapan program Sekolah Rakyat.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Saat ini setiap kabupaten sudah mengajukan dan dilakukan verifikasi terkait Sekolah Rakyat,” ujar Luthfi.
Menurut data BPS 2024, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 52 persen dari total nasional, karena populasi yang besar.
Di Jawa Tengah, lima kabupaten dengan populasi miskin terbanyak adalah Brebes, Banyumas, Pemalang, Kebumen, dan Cilacap. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan melalui berbagai program terintegrasi dengan dukungan data yang akurat dan pemberdayaan berkelanjutan.