Menteri PKP Akan Diskusikan Proyek Hunian di IKN Bersama Kepala OIKN dan Menko IPK
Saya rasa paling lama akhir bulan ini
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan segera menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk membahas proyek hunian di ibu kota baru, Nusantara, Kalimantan Timur.
“Kita akan berdiskusi dengan Pak Basuki nanti. Sebelumnya, kita sempat membangun beberapa menara hunian. Kami juga akan berdiskusi, dan saya harap nantinya ada kesepahaman yang jelas dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ara mengharapkan pembahasan tersebut dapat dilakukan paling lambat akhir bulan ini bersama Kepala OIKN dan Menko IPK. Pertemuan ini direncanakan berlangsung secara terbuka dan dapat diliput oleh media.
“Saya rasa paling lama akhir bulan ini, harap diagendakan dengan Pak Basuki dan Pak AHY, supaya kita bisa diskusi mengenai IKN, bagaimana posisi kita. Nanti akan diinformasikan ke wartawan juga,” imbuhnya.
Perlu diketahui, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa tahap kedua pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dengan tujuan menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan politik.
Dalam periode pembangunan 2025-2029 ini, telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp48,8 triliun dengan target penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.
Anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana maupun sarana di IKN yang telah selesai, karena pemeliharaan merupakan aspek penting untuk menjaga aset tetap dalam kondisi baik.
Selain alokasi Rp48,8 triliun, OIKN juga menjalankan program dengan anggaran yang dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dengan nilai mencapai Rp60,93 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak lainnya.
Untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang saat ini baru dikerjakan sebagian, juga termasuk satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).