Muzani: Independensi Lembaga Negara Hambat Program Nasional
Berita media mengenai MPR selama ini sangat membantu membentuk citra positif lembaga, dan kami sangat berterima kasih.
Mataram (BERITA HARIAN ONLINE) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah. Menurutnya, lembaga negara yang bertindak secara independen justru menghambat upaya pencapaian tujuan nasional yang menjadi bagian dari program bangsa Indonesia.
“Jika lembaga negara bergerak sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung, maka hal itu dapat menimbulkan kerentanan institusional. Program pemerintah membutuhkan dukungan dari lembaga negara, dan begitu pula sebaliknya,” ujar Muzani dalam pidatonya saat menutup Media Gathering MPR RI 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu malam (11/7).
Muzani juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan di masa depan, khususnya menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.
Dalam pidatonya, Muzani juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia.
“Saat Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, kita harus bertanya: apakah konstitusi kita saat ini masih sesuai? Kita perlu mulai mempertimbangkan konstitusi modern yang dapat menjawab tantangan zaman,” katanya.
Lebih lanjut, Muzani mengucapkan terima kasih atas kinerja media parlemen, terutama Koordinator Wartawan Parlemen (KWP).
Dia menyatakan bahwa hubungan yang terjalin selama ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategis dan penuh kepercayaan.
“Berita media tentang MPR selama ini sangat membantu membentuk citra positif lembaga, dan kami sangat berterima kasih karenanya,” tuturnya.
Muzani menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.
“Kami siap untuk terus memperbaiki komunikasi dan hubungan yang lebih baik di masa depan,” tambahnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah anggota MPR RI, seperti Dewa Gede Agung Budiarsana, Bambang Haryo Soekarto, Bupati Lombok Tengah Darul Fathir Bahri, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, dan jajaran Setjen MPR lainnya.