Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kebijakan Tarif AS Dinilai Berpotensi Melemahkan Industri TI Indonesia
Nailul Huda, Ekonom serta Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economics and Law Studies (Celios), menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat bisa berimbas negatif pada sektor telekomunikasi dan teknologi informasi (TI) di Indonesia.
“Kebijakan tarif impor yang diterapkan AS dapat melemahkan industri IT nasional. Pasalnya, kemampuan produksi domestik kita belum memadai,” ujar Nailul Huda ketika dihubungi oleh BERITA HARIAN ONLINE, Senin.
Huda mengemukakan bahwa kebijakan tersebut dapat melemahkan industri TI Indonesia karena keterbatasan kemampuan produksi lokal. Penurunan ekspor ke AS diperkirakan menyulitkan produk Indonesia untuk menemukan pasar alternatif.
Pasar lokal juga berpotensi dibanjiri oleh produk TI dari negara lain yang terkena dampak kebijakan tarif impor AS, yang dapat semakin menekan industri lokal yang sudah tertekan oleh penurunan ekspor dan persaingan dengan produk impor.
“Kekhawatiran utama adalah industri kita tertekan oleh penurunan ekspor, tetapi produk dari negara lain dapat masuk dengan mudah,” katanya.
Huda juga menyoroti potensi pelemahan nilai tukar rupiah sebagai dampak lain yang harus diwaspadai. Industri elektronik dan TI sangat bergantung pada impor komponen seperti chip, yang tidak diproduksi di dalam negeri.
Dengan pelemahan rupiah, harga impor dapat meningkat, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor teknologi.
Huda menyarankan agar pemerintah segera bernegosiasi dengan AS untuk menurunkan tarif perdagangan yang diterapkan terhadap Indonesia.
Menurutnya, pemerintah AS memberlakukan kebijakan yang menghambat produk Indonesia masuk, dan sering menerapkan “non-tariff barriers” terhadap produk impor, termasuk dari Indonesia.
Huda menyarankan agar pemerintah membangun koalisi dengan negara lain, seperti melalui BRICS, untuk memperkuat posisi tawar.
“BRICS bisa menjadi salah satu pintu untuk masuk. Selain itu, kita perlu mendorong industri TI nasional dengan insentif,” ujarnya.
Di sisi lain, Heru Sutadi, Pengamat Telekomunikasi dan Direktur Eksekutif ICT Institute, juga mengingatkan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS dapat berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Heru menjelaskan bahwa angka psikologis Rp17.000 per dolar AS perlu diwaspadai. Jika rupiah terus melemah dan mencapai Rp20.000 per dolar AS, hal itu dapat mempengaruhi sektor telekomunikasi di Indonesia.
Pelemahan rupiah dapat menyebabkan proyek mangkrak dan kesulitan dalam pembayaran kepada vendor, mengingat sebagian besar peralatan telekomunikasi berasal dari luar negeri dan harganya mengikuti fluktuasi nilai tukar.
“Banyak proyek mangkrak dan sulit membayar ke vendor karena banyak peralatan berasal dari luar negeri, yang harganya mengikuti pergerakan rupiah,” katanya.
Heru memperingatkan pemerintah untuk memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan ini, termasuk risiko penurunan daya beli masyarakat terhadap produk TI.
“Ini bisa menjadi tanda bahaya bagi kita, mengingat potensi krisis ekonomi, sosial, dan politik seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah harus meningkatkan komunikasi dan tata kelola,” kata Heru.
Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang berlaku efektif tiga hari setelah pengumuman.
Kebijakan ini diterapkan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum sebesar 10 persen untuk semua negara pada 5 April 2025, dan tarif khusus untuk beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan terbaru AS, Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina dikenakan 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.