Prabowo: Persetujuan Presiden Diperlukan untuk Pertek demi Mempermudah Usaha

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para anggota Kabinet Merah Putih agar tidak mengeluarkan peraturan teknis (Pertek) yang tidak efektif, menekankan bahwa jika diperlukan, peraturan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Presiden untuk mendukung kemudahan dalam berusaha di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo dalam acara Sarahasehan Ekonomi Nasional yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa, dalam sesi tanya jawab bersama peserta yang terdiri dari pengusaha hingga ekonom.

Nggak ada lagi Pertek-Pertek. Pokoknya Pertek dikeluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan.

Presiden meminta para Menterinya agar tidak ragu menghadirkan kebijakan yang menguntungkan rakyat, namun kebijakan tersebut harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerumitan yang justru mempersulit masyarakat dalam mendapatkan akses yang seharusnya.

Dalam dunia usaha, Pertek sering kali dianggap oleh para pelaku usaha dan industri sebagai salah satu kendala yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, Presiden meminta agar Pertek yang tidak sesuai tidak lagi diterapkan dan hanya mengacu pada Keputusan Presiden yang dikeluarkannya.

Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Pertek-pertek apa itu? Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden.

Kepala Negara juga meminta kepada para pelaku usaha jika ada Pertek yang dianggap tidak efisien agar dapat langsung melapor ke Kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.

Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih diharapkan dapat bertindak efisien, termasuk dalam menyiapkan regulasi yang menguntungkan masyarakat, terutama pengusaha dan pelaku industri.

Salah satu kebijakan yang disebutkan Prabowo dan memerlukan perhatian adalah terkait dengan praktik impor barang yang perlu dikaji dan dinilai ulang agar tidak merugikan negara maupun rakyat.

Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Bea cukai. Harus beres, jangan macem-macem lagi. Cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan. Mengancam industri kita. Mengancam rakyat kita. Mengancam pekerjaan rakyat kita.