Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan bahwa sembilan wilayah telah siap untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 16 dan 19 April 2025 mendatang.
Menurut informasi yang diterima BERITA HARIAN ONLINE di Jakarta, Sabtu (12/4), Ribka menyatakan bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan menyelenggarakan PSU pada 16 April 2025.
Sementara itu, delapan wilayah lainnya, yaitu Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatra Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatra Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), dijadwalkan untuk melaksanakan PSU pada 19 April 2025.
Ribka menjelaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut telah mengikuti arahan untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU. Semua pihak terkait, termasuk gubernur, bupati, wali kota, jajaran KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, telah memastikan bahwa persiapan PSU telah mencapai 99 persen dan hanya menunggu pelaksanaannya.
"Oleh karena itu, saya sekali lagi atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan PSU," ujar Ribka dalam keterangan usai memimpin Rapat Persiapan PSU di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (11/4).
Untuk memaksimalkan persiapan, ia telah mendorong wilayah tersebut untuk melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tantangan saat pelaksanaan PSU. Salah satu yang diantisipasi adalah potensi cuaca buruk dengan berkoordinasi bersama BMKG dan BPBD.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, terutama peserta pilkada, untuk bersikap bijaksana dalam menerima hasil pemilihan. Ia mengharapkan agar semua pihak dapat menerima dengan jiwa besar apa pun hasilnya.
Karena jika setiap pihak terus mengajukan gugatan setelah PSU, dikhawatirkan dapat memperlambat pelaksanaan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah dan semua pihak terkait yang menyelenggarakan pilkada untuk benar-benar mempersiapkan acara tersebut dengan baik. Menurutnya, pengawasan dan pembinaan perlu dilakukan secara optimal untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas.
"Supaya kualitas dari pemilu (pilkada) ini benar-benar diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Agar tidak terus melakukan pengulangan PSU, sehingga demokrasi kita berjalan dengan baik," jelasnya.