Wamendagri: Kebijakan Rapat di Hotel Pacu Pemulihan Ekonomi Daerah
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa kebijakan yang membolehkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel adalah upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata.
“Menteri memberikan peluang kepada kepala daerah berdasarkan data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang perlu terus didorong dan dimaksimalkan,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Bima menekankan bahwa relaksasi ini diberikan dengan berbagai catatan penting. Pertama, pelaksanaan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan bahwa setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak dibuat-buat.
“Seperti yang dikatakan Menteri, jika tidak perlu, tidak usah dibuat-buat perlu. Jika tidak ada urgensinya, jangan diprioritaskan,” jelasnya.
Kedua, ia juga menyarankan agar frekuensi rapat dibatasi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan menghindari pemborosan anggaran.
Namun, kegiatan ini diharapkan tetap mampu mendorong sektor ekonomi, khususnya perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Yang terpenting adalah roda ekonomi di daerah tetap berputar. Ekosistem perhotelan pariwisata harus kembali hidup,” tambah Bima.
Wamendagri juga meminta kepala daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan relaksasi ini dengan kondisi dan data daerah masing-masing.
“Semoga ini bisa diikuti dan setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program nasional prioritas, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
Tomsi juga menyoroti pengusulan lokasi untuk program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami mengingatkan kembali, hingga minggu keempat, jika belum ada pengusulan, kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang belum mengusulkan,” tegas Tomsi.
Terakhir, ia berharap seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kita bisa terus melakukan perbaikan sehingga harga-harga tetap terjangkau bagi masyarakat yang kita cintai,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta pejabat lainnya yang terkait.