Zulhas Ungkap Indonesia Akan Jalankan Diplomasi dengan Amerika Serikat

Kita tidak berbicara soal aksi balasan, kita bukan seperti itu. Kita akan melakukan diplomasi. Karena kita menyadari bahwa kita saling membutuhkan.

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan segera menjalin diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) guna mengantisipasi tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

“Terkait tarif, saya sudah berkoordinasi dengan Menko Ekonomi, Pak Airlangga. Kita harus segera melakukan diplomasi,” ungkap Zulhas di Jakarta, Selasa.

Zulhas menegaskan bahwa Indonesia dan AS adalah dua negara yang saling memerlukan. Menurutnya, AS adalah pemasok utama kedelai untuk Indonesia.

Ia menyoroti bahwa tidak ada perang dagang atau tarif balasan terhadap AS. Zulhas menyebutkan bahwa hal ini masih dapat dinegosiasikan.

“Kita tidak berbicara soal aksi balasan, kita bukan seperti itu. Kita akan melakukan diplomasi. Karena kita menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Saya yakin diplomasi dari Pak Menko akan menyelesaikan semuanya,” ujar Zulhas lagi.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengedepankan negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, alih-alih menerapkan tarif balasan, Pemerintah Indonesia memilih strategi diplomasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

“Kita diberi waktu yang sangat singkat, yaitu hingga 9 April, untuk merespons. Indonesia sedang menyiapkan rencana aksi dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (6/4).

Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral serta menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap berbagai sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor, seperti industri pakaian dan alas kaki.