Sorotan Politik Kemarin: Dari PSU hingga Inisiatif Pemerintah
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Berbagai berita politik telah dilaporkan oleh Kantor Berita Antara. Berikut adalah rangkuman berita teratas kemarin yang layak untuk dibaca sebagai sumber informasi dan referensi pagi Anda.
Mendagri: Pemerintah Daerah Harus Dukung Program Strategis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mendukung program strategis pemerintah, termasuk dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2026, pada hari Kamis. Arahan ini disampaikan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
KPU RI: Terima Hasil PSU dengan Legowo
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta pasangan calon dan pihak yang kalah dalam pemungutan suara ulang (PSU) pilkada untuk menerima hasilnya dengan hati yang lapang.
“Saya berharap semua pasangan calon dapat bersikap legowo dan menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” ujar Anggota KPU RI, Iffa Rosita, setelah memantau pleno rekapitulasi suara PSU di Kabupaten Serang, Kamis.
Komisi VII DPR: Mendengar Keluhan UMKM Borobudur
Komisi VII DPR RI mengadakan audiensi untuk mendengarkan keluhan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang terdampak oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan bahwa UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB) yang terpengaruh ini terdiri dari 324 unit usaha, saat berada di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Komisi II: Pemekaran Daerah Harus Penuhi Syarat Ketat
Komisi II DPR RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri membuka moratorium pemekaran daerah dengan syarat, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, jelas, dan objektif.
“Penataan daerah, termasuk pembukaan moratorium pemekaran daerah, harus dilakukan dengan syarat, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, jelas, dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.
Wiranto: Presiden Prabowo Menghormati Usulan Forum Purnawirawan
Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.
Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pandangan yang dianggap wajar muncul di masyarakat. Namun, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa secara spontan menanggapi usulan yang disampaikan secara terbuka itu, mengingat adanya kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
“Sudah banyak berita yang beredar, jadi inilah sikap Presiden: bukan untuk mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita memahami bahwa perbedaan itu ada yang pro dan kontra. Perbedaan di masyarakat adalah hal yang wajar,” ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
