Menteri Hukum Tegaskan Pentingnya Amanah dan Integritas Bagi Pimpinan Kemenkum
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan pesan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar menjaga amanah dan integritas saat melaksanakan tugas.
“Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja atau kepala kantor wilayah yang meminta anak buahnya untuk iuran di luar untuk kepentingan kantor,” ujar Supratman dalam sambutannya di acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 – 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Jakarta, Selasa (29/4), sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Supratman menekankan bahwa yang terpenting bukanlah rencana tertulis, tetapi komitmen dan kesetiaan semua pegawai pada cita-cita Kemenkum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia berharap para pimpinan Kemenkum dapat saling berbagi ide untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada masyarakat.
Selain itu, Supratman menekankan perlunya penyesuaian visi dan misi Kemenkum dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Agar nantinya Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.
“Kemenkum memiliki visi dan misi yang harus diselaraskan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas,” jelasnya.
Menkum juga meminta seluruh jajaran di Kemenkum untuk konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan keuangan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyatakan bahwa Kemenkum berperan penting dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Dalam prioritas nasional pertama, Kemenkum memiliki peran tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik,” kata Nico dalam kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan bahwa prioritas nasional yang secara langsung berhubungan dengan Kemenkum adalah prioritas nasional ketujuh. Menurutnya, dalam prioritas nasional ketujuh, terdapat lima aspek yang berhubungan langsung dengan Kemenkum, salah satunya adalah reformasi hukum.
Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, terkait pelaksanaan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
