Menhub: Tindakan ODOL Harus Melibatkan Pengguna dan Pemilik
Ke depan, kami ingin bukan hanya pemilik, tetapi juga pengemudi, pemilik, dan penggunanya. Tidak bisa seolah semuanya diserahkan hanya kepada pengemudi saja.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) tidak cukup hanya berfokus pada pengemudi. Pemilik kendaraan dan pengguna jasa logistik juga harus ikut bertanggung jawab secara menyeluruh.
“Ke depan, kami ingin bukan hanya pemilik, tetapi juga pengemudi, pemilik, dan penggunanya. Tidak bisa seolah semuanya diserahkan hanya kepada pengemudi saja,” ujar Menhub dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis malam.
Menhub menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh lepas dari tanggung jawab, termasuk pengguna jasa truk. Beban tanggung jawab tidak sepenuhnya pada sopir, karena mereka hanyalah pelaksana tugas.
Menhub menggambarkan situasi di mana pemilik barang sering kali memilih jalan pintas dengan hanya menyewa satu truk, meskipun barang yang diangkut seharusnya memerlukan dua truk agar aman. Untuk menghemat biaya, pengguna truk mengetahui bahwa mereka melanggar aturan kapasitas, namun tetap memaksakan muatan berlebih dalam satu kendaraan.
Praktik semacam ini, menurut Menhub, adalah pelanggaran yang dilakukan dengan kesadaran akan risikonya terhadap keselamatan di jalan raya. Ketika truk dipaksa membawa beban berlebih, risiko kecelakaan seperti rem blong meningkat, dan tanggung jawab hukum tidak seharusnya hanya dibebankan pada pengemudi.
“Intinya, jika seseorang tahu bahwa apa yang mereka perintahkan memiliki konsekuensi pidana atau pelanggaran, mereka harus bertanggung jawab,” katanya.
Dudy menambahkan bahwa pengemudi sering kali berada dalam posisi sulit karena tekanan ekonomi, sehingga pelanggaran ODOL tidak seharusnya hanya dibebankan kepada mereka sebagai pelaku lapangan.
Menhub menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk memahami bahwa pelanggaran kapasitas dapat menyebabkan kecelakaan, terutama karena sistem rem kendaraan tidak dirancang untuk beban berlebih, terutama di jalan menurun.
Menhub menyatakan telah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas Polri untuk memastikan penindakan hukum tidak berhenti pada pengemudi, tetapi juga mencakup pemilik barang dan pengguna jasa logistik.
Lebih jauh, Menhub mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pelatihan dan edukasi bagi pengemudi kendaraan besar yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan.
Kementerian Perhubungan memiliki pusat pelatihan yang mendidik pengemudi kendaraan berisiko tinggi, seperti angkutan bahan bakar dan kimia, sehingga jarang terlibat dalam kecelakaan fatal.
Di masa depan, pelatihan tidak hanya ditujukan kepada pengemudi, tetapi juga kepada pelatih yang akan mendidik pengemudi lain di setiap perusahaan melalui skema Training of Trainers (TOT).
Langkah ini bertujuan agar semua pengemudi angkutan barang umum memahami prinsip keselamatan berkendara dan dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan bertanggung jawab di jalan raya.
Menurut Menhub, selain langkah pencegahan, tindakan hukum tetap akan diterapkan untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang mengabaikan keselamatan dan terus membiarkan praktik ODOL berlanjut.
Sebelumnya, insiden kecelakaan di Jalan Lintas Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, terjadi pada Selasa (6/5) dan menewaskan 12 penumpang.
Kemudian, sebuah dump truk bermuatan pasir menabrak mobil angkutan umum di jalan turunan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5), menewaskan 11 orang.
Meski tidak berkaitan dengan ODOL, Menhub mengaku sangat terpukul dan berduka atas serangkaian kecelakaan yang terus terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada sekadar keuntungan material.
Dia memastikan pemerintah sedang merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan over dimension over loading yang menjadi masalah serius di jalan raya.
