Legislator Desak Integrasi Data untuk Perkuat Layanan Kesehatan Haji
Petugas kesehatan kita tidak hanya melayani kebutuhan medis, tetapi juga harus mendorong kursi roda, mengangkat koper, dan tugas-tugas lainnya. Ini tentu tidak ideal dan bisa mempengaruhi kualitas layanan kesehatan kepada jamaah
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menuntut adanya integrasi data antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BPJS Kesehatan guna memperkuat sistem layanan kesehatan untuk jamaah haji, terutama bagi kelompok lanjut usia dan risiko tinggi.
“Dengan integrasi data yang terorganisir, pemerintah dapat memastikan bahwa jamaah berangkat dalam kondisi kesehatan optimal serta memiliki catatan medis yang lengkap dan mudah diakses oleh petugas di berbagai lini,” ungkap Netty dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar di Asrama Haji Embarkasi Padang (8/5).
Dia menyoroti pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam mendukung kesiapan haji dari aspek data dan layanan. Oleh karena itu, dia mempertanyakan sejauh mana integrasi data BPJS Kesehatan dengan sistem layanan kesehatan haji yang ada saat ini.
“Jamaah yang berangkat haji tentu sudah tercatat dalam sistem layanan kesehatan nasional. Jadi, apa yang telah dilakukan BPJS untuk mendukung proses haji ini? Mulai dari tahap skrining, pemantauan kesehatan, hingga evaluasi pascahaji?” ujarnya.
Netty juga mendorong agar ada pembagian tugas yang lebih profesional antara petugas medis dan non-medis sehingga jamaah, terutama yang lanjut usia dan berisiko tinggi, dapat menerima layanan yang lebih optimal.
Dia menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petugas kesehatan yang tidak hanya menjalankan tugas medis, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan fisik non-medis.
“Petugas kesehatan kita tidak hanya melayani kebutuhan medis, tetapi juga harus mendorong kursi roda, mengangkat koper, dan tugas-tugas lainnya. Ini tentu tidak ideal dan bisa mempengaruhi kualitas layanan kesehatan kepada jamaah,” tegasnya.
Akhirnya, dia menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI berharap sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BPJS, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia menjadi lebih terukur, efisien, dan manusiawi.
