Mendagri Puji Papua Tengah Atas Pencapaian Tertinggi dalam Realisasi Pendapatan APBD

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan penghargaan kepada beberapa pemerintah daerah atas pencapaian mereka dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Salah satu yang mendapat pujian adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang berhasil mencapai realisasi pendapatan tertinggi yaitu 39,08 persen per 7 Mei 2025.

Pujian tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang dilakukan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada Kamis (8/5), sebagaimana yang tercatat dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia menyoroti pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah, menurutnya, berpengaruh langsung terhadap peningkatan peredaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat daya beli serta mendorong pertumbuhan sektor swasta.

“Saya melihat pertumbuhan ekonomi sangat didorong oleh konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50 persen,” ujar Tito.

Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

Di level kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

Sementara di tingkat kota, antara lain Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih rendah. Dia mengimbau seluruh kepala daerah untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah adalah Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

Di tingkat kabupaten, yaitu Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

Selain itu, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi antara lain Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

Untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

Sedangkan di tingkat kota, yaitu Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

Provinsi dengan realisasi belanja terendah antara lain Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

Di tingkat kabupaten, yakni Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

Tito juga membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ yang mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Kita harus mendorong dan mendukung Kepala Badan Gizi Nasional agar percepatan realisasi dapat terjadi, artinya program-program tersebut harus segera dijalankan,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pemimpin tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Rapat ini dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.