Analis: AD Harus Dapat Menjelaskan Pentingnya Rekrutmen 24.000 Personel
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Khairul Fahmi, seorang analis di bidang pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), mengungkapkan bahwa TNI AD perlu memperbaiki strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami pentingnya rekrutmen 24.000 tamtama.
“Perbaikan yang dibutuhkan adalah dalam komunikasi publik serta koordinasi lintas sektor. TNI harus menegaskan kembali bahwa kehadiran mereka tidak untuk menggantikan peran aktor sipil,” ungkap Fahmi kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Fahmi menambahkan bahwa masyarakat saat ini masih memiliki persepsi bahwa rekrutmen dalam jumlah besar ini adalah upaya TNI memperluas pengaruh militer dalam sektor sipil.
Padahal, lanjut Fahmi, tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk mendukung tugas TNI dalam hal pertahanan dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Terlebih lagi, TNI AD kini memiliki unit khusus yang mendukung pembangunan daerah, yaitu Batalyon Teritorial Pembangunan.
“Saya melihat langkah rekrutmen 24.000 tamtama TNI AD ini bukan sekadar rekrutmen personel, melainkan bagian dari transformasi pertahanan yang beriringan dengan kepentingan kemanusiaan dan pembangunan nasional,” jelas Fahmi.
Oleh karena itu, dia berharap TNI mampu mengubah persepsi publik melalui penjelasan yang mendetail dan jelas agar tidak ada penolakan dari masyarakat.
Lebih penting lagi, tambah dia, TNI AD harus menunjukkan kinerja profesional sesuai dengan aturan yang berlaku kepada masyarakat.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa saat ini TNI AD menjalankan dua peran penting, yakni memperkuat pertahanan darat dan mendukung program pembangunan infrastruktur.
Wahyu menjelaskan kepada BERITA HARIAN ONLINE di Jakarta, Senin (9/6), bahwa TNI AD menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan wilayah teritorial darat tetap terjaga.
Di sisi lain, TNI AD juga melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) yang terkait dengan misi kemanusiaan, seperti penanganan pascabencana atau situasi luar biasa lainnya.
“Salah satu tugas dalam OMSP adalah membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan berbagai program pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” kata Wahyu.
Menurutnya, berperan dalam program pembangunan pemerintah juga merupakan bagian dari memperkuat kedaulatan negara.
Namun demikian, Wahyu menegaskan bahwa TNI AD bukanlah pihak yang memegang kendali utama dalam pembangunan nasional di daerah.
“Dalam konteks ini, kehadiran TNI AD bukan sebagai pelaksana utama, melainkan sebagai kekuatan pendorong, pemicu, dan penghubung daya pembangunan negara, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh elemen sipil,” ujar Wahyu.
