Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan penawaran kedua terbaik atau ‘second best offer’ dalam proses negosiasi terkait tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat.
Mendekati batas akhir negosiasi yang akan berakhir pada tanggal 8 Juli, Airlangga mengungkapkan bahwa permintaan yang diajukan oleh Pemerintah AS, baik berupa tarif maupun hambatan perdagangan, telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia.
“Dalam negosiasi tarif, Indonesia telah memberikan ‘second best offer’. Beberapa permintaan dari Amerika telah kita penuhi, baik berkaitan dengan tarif, hambatan non-tarif, maupun aspek komersial,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Airlangga juga menjelaskan bahwa komunikasi langsung telah dilakukan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, yang secara prinsip menghargai berbagai penawaran yang diajukan oleh Indonesia.
Tentu saja, keputusan akhir terkait negosiasi tarif antara Indonesia dan AS bukan ditentukan oleh satu pihak saja.
Pemerintah AS perlu berkoordinasi dengan United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Hasil akhir dari negosiasi, yang telah melalui pertukaran dokumen antara Indonesia dan AS berulang kali, bersifat dinamis karena turut mempertimbangkan negara-negara lain yang juga sedang bernegosiasi tarif.
“Perubahan terjadi setiap hari karena ada negara lain yang mengajukan sesuatu. Nanti negara lain mengajukan permintaan, mereka akan bertanya ‘mengapa Indonesia tidak mengusulkan?’ atau apa yang Indonesia usulkan, negara lain tidak mengusulkan, semuanya bisa ditukar,” jelas Airlangga.
Sebagaimana diinformasikan, batas akhir negosiasi tarif akan jatuh pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.
Dalam kesempatan sebelumnya, Airlangga menyatakan bahwa selama pertemuan dan beberapa kali pertukaran dokumen negosiasi tarif, pemerintah AS tidak mengajukan permintaan tambahan terhadap Indonesia.
Permintaan utama dari pemerintah AS ketika memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia dinilai hanya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.
