Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Komisi XIII DPR RI Melaksanakan Rapat Kerja dengan Kemensetneg
Komisi XIII DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk membahas laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Kamis.
“Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk realisasi anggaran tahun 2024,” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, setelah pertemuan tersebut.
Secara garis besar, lanjutnya, Komisi XIII DPR RI meninjau dua poin utama terkait laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 2024 yang diajukan oleh Kemensetneg.
Pertama, dia menyampaikan bahwa Komisi XIII DPR RI mengapresiasi laporan pertanggungjawaban keuangan dari Kemensetneg yang mencakup 13 satuan kerja (satker).
Beberapa satker yang berada di bawah naungan Kemensetneg mencakup Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), serta istana-istana kepresidenan di luar Jakarta.
“Komisi XIII telah memberi penilaian positif terhadap laporan tersebut dan menyampaikan apresiasi,” katanya.
Kedua, Juri menyebutkan bahwa Komisi XIII DPR RI juga menyoroti pengelolaan aset dari dua Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemensetneg, yaitu Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran dan Gelora Bung Karno (GBK).
Dia mengatakan, dalam rapat itu, Komisi XIII DPR menyoroti bahwa PPK Kemayoran dan GBK masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kemensetneg.
“Aset yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran dan GBK belum memberikan hasil yang signifikan bagi PNBP, meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun, namun dianggap masih kurang,” jelasnya.
Dia berjanji bahwa catatan dari Komisi XIII DPR RI ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk lebih mengoptimalkan kedua BLU tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PNBP.
“Hal ini juga menjadi perhatian kami di Kementerian Sekretariat Negara bahwa kedua aset besar tersebut seharusnya memberikan nilai yang lebih besar, dan ini akan menjadi bahan evaluasi yang akan terus diperbaiki oleh Kementerian Sekretariat Negara,” pungkasnya.
