RUU Ketenagalistrikan Sebagai Langkah Mempercepat Energi Bersih

RUU ini harus menjadi landasan baru untuk mempercepat integrasi energi bersih dan memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di wilayah terpencil.

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Dewi Yustisiana, anggota Komisi XII DPR RI, menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan yang sedang dibahas untuk menjawab tantangan dalam memperkuat ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.

Dia menyatakan bahwa RUU Ketenagalistrikan seharusnya menjadi regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan model bisnis dalam sektor kelistrikan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mendorong fleksibilitas PLN untuk menerima suplai listrik dari pembangkit EBT baik milik swasta maupun BUMN.

“RUU ini harus menjadi pijakan baru dalam mempercepat bauran energi bersih serta memperluas jangkauan listrik yang andal dan terjangkau, khususnya di daerah,” ujar Dewi di Jakarta, Selasa.

Menurut Dewi, peran swasta dalam transisi energi perlu difasilitasi secara aktif. Salah satu caranya, ungkap dia, adalah dengan membuka opsi kerjasama pembelian listrik (power purchase) yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan potensi lokal sumber energi.

Selain itu, Dewi menekankan bahwa pengaturan harga listrik EBT yang adil dan berkelanjutan harus menjadi fokus, mengingat kebijakan tarif perlu menjamin keterjangkauan bagi konsumen rumah tangga, sambil tetap menarik bagi investor agar proyek EBT tetap layak dan kompetitif.

Dia berharap RUU Ketenagalistrikan ini dapat menjadi titik awal pembaruan sistem kelistrikan nasional yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini perlu mencakup kejelasan dalam skema investasi, kepastian harga, serta reformasi tata kelola pengadaan energi.