KP2MI Memulai Deklarasi Bersama untuk Mencegah TPPO di NTT

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan Deklarasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Rabu, 6 Agustus 2025.

“Kami sangat bangga melihat bagaimana kita semua dapat bersatu padu untuk bekerja sama dalam memberantas dan menanggulangi ancaman TPPO,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI, Dwiyono, dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dwiyono menekankan bahwa semangat Kementerian P2MI adalah untuk memberantas TPPO, dan ia menyebutkan deklarasi ini sebagai langkah permulaan.

Menurutnya, kerja sama dengan Polda NTT akan memperkuat langkah-langkah strategis dalam pemberantasan TPPO di masa mendatang.

Dwiyono juga menegaskan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, supaya Kementerian P2MI bekerja dengan maksimal dalam misi pelindungan bagi pekerja migran.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo adalah agar Kementerian P2MI melindungi para pekerja migran. Tidak boleh ada kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimpa pekerja migran kita,” kata Dwiyono.

Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Meliades Laka Lena, menyambut baik inisiatif Kementerian P2MI ini.

Ia menyatakan bahwa langkah ini penting sebagai upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelindungan bagi para pekerja dan calon pekerja migran di NTT.

“Masalah pekerja migran, yakni TPPO, adalah luka bagi kemanusiaan kita,” kata Emanuel Meliades dalam pidatonya di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

“Maka bagi kami, inisiatif ini sangat penting. Kami mengapresiasi Kementerian P2MI untuk langkah strategis ini,” tuturnya.