Pemerintah Harus Proaktif dalam Menanggapi Kebijakan Tarif AS
Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk proaktif dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat diplomasi perdagangan untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Menghadapi Dampak Negatif
Jangan sampai industri dalam negeri kita terkena dampak yang lebih parah lagi, ujar Eddy Soeparno dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya beberapa produsen sepatu olahraga, barang elektronik, hingga pabrik tekstil seperti Sritex telah mengalami kesulitan.
Oleh karena itu, menurutnya, melakukan dialog perdagangan menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan pengecualian tarif atas beberapa produk ekspor unggulan Indonesia.
Selain memperkuat diplomasi perdagangan, Eddy Soeparno juga menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk memperluas pasar ekspor.
Pada awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo telah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai anggota tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor, ujarnya.
Strategi Menghadapi Kebijakan Proteksionisme
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan agar neraca perdagangan Indonesia tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu, seperti yang dilakukan oleh AS.
Berikutnya, ia menyatakan bahwa pemerintah tetap perlu meningkatkan daya saing produk nasional.
Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain, katanya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/4) menandatangani perintah eksekutif tentang tarif timbal balik atau tarif resiprokal.
Akibat kebijakan tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.
