BP Tapera Laporkan Realisasi KPR FLPP Capai 95.874 Unit Rumah per 27 Mei
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan bahwa penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah mencapai 95.874 unit rumah bersubsidi dalam rentang waktu 1 Januari hingga 27 Mei 2025.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebutkan bahwa angka tersebut sudah mencapai 43 persen dari target penyaluran rumah KPR FLPP yang berjumlah 220 ribu unit rumah bersubsidi.
“Kami menghitung dari 1 Januari hingga 27 Mei 2025, mulai dari tahap pembangunan hingga tersedia dalam stok siap jual, dan realisasi KPR FLPP sudah mencapai 137.931 unit, dengan total realisasi KPR FLPP sebesar 95.874 unit,” ujar Heru di Jakarta, Selasa.
Sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada 20 Oktober 2024 hingga saat ini (27/5/2025), Heru menuturkan bahwa pemerintah telah membangun sebanyak 178.898 unit rumah bersubsidi.
Jumlah tersebut mencakup rumah yang sedang dalam proses pembangunan, stok siap jual, serta yang telah mendapatkan penyaluran subsidi dalam bentuk KPR FLPP.
Dalam hal penyaluran KPR FLPP berdasarkan segmentasi, Heru menyebutkan beberapa lembaga telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan telah melakukan serah terima kunci rumah.
Ia juga memaparkan alokasi serta capaian realisasi penyaluran per lembaga dan segmentasi hingga 27 Mei.
Segmentasi untuk TNI AD memiliki alokasi sebanyak 5.760 unit dengan realisasi 583 unit, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segmentasi guru dialokasikan 20 ribu unit dengan realisasi 1.679 unit.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tenaga kesehatan (nakes) memiliki alokasi 30 ribu unit dan realisasi 616 unit, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk segmentasi wartawan dialokasikan 3 ribu unit dengan realisasi 21 unit.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk pekerja migran memiliki alokasi 20 ribu unit dan realisasi 5 unit.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk segmentasi pegawai BKKBN dialokasikan 2 ribu unit dengan realisasi 169 unit.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), masing-masing memiliki alokasi 1.000 unit untuk pegawai.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan segmentasi buruh telah mengalami kelebihan permintaan dengan total 40.223 unit, sementara alokasi hanya 20 ribu unit.
“Kami terus berupaya untuk meningkatkan penyerapan dalam berbagai segmentasi, termasuk untuk kelompok yang berpendapatan tidak tetap (non-fixed income),” ungkap Heru.
