DPR Anjurkan Pembukaan Saluran Pengaduan untuk Penerima Bansos yang Dicoret
…Saya rekomendasikan agar tersedia saluran pengaduan bagi mereka yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos dengan tuduhan terlibat judi online, meskipun mereka tidak terlibat
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Maman Imanul Haq, anggota Komisi VIII DPR RI, mengusulkan agar Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan jalur pengaduan untuk warga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) dengan tuduhan terlibat dalam perjudian online (judol).
Maman di Jakarta pada hari Senin menyatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk mengeluarkan penerima bansos yang terbukti terlibat judi online adalah langkah yang tepat, tetapi harus diiringi dengan perlindungan hak bagi warga yang tidak benar-benar terlibat.
“Saya rekomendasikan agar ada saluran pengaduan bagi mereka yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos dengan tuduhan terlibat judi online, meskipun mereka tidak terlibat,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa jika saluran tersebut disediakan, warga yang mengajukan pengaduan harus bisa memberikan bukti bahwa data mereka telah disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, Kementerian Sosial juga diminta untuk menyediakan data yang transparan demi menanggapi pengaduan tersebut.
“Kemensos harus menyiapkan data yang jelas dan memastikan setiap pengaduan direspons dengan baik,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pada penyaluran bansos triwulan kedua tahun ini, ada 228.048 penerima bansos yang dicoret karena terindikasi terlibat dalam judi online, dari total 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kiai Maman juga menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan tidak digunakan untuk kegiatan judol yang merugikan. Ia pun mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam menangani penyalahgunaan bantuan sosial tersebut.
“Langkah pemerintah ini penting untuk menjaga ketertiban dan memastikan bansos digunakan sebagaimana mestinya, namun jangan sampai ada warga yang menjadi korban salah data,” kata dia mengingatkan.
Maman juga mengingatkan bahwa indikasi judol di kalangan masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, seharusnya menjadi momen bagi pemerintah untuk menghapus praktik judi yang merugikan.
“Pemerintah harus segera menindak tegas judi online dan memberikan hukuman bagi mereka yang terlibat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi judi di Indonesia,” kata dia.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita BERITA HARIAN ONLINE.
