PP-IAI: Gagasan Menkes untuk Optimalkan Fasilitas Apotek Desa Sangat Tepat
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI) menilai bahwa ide dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memaksimalkan fasilitas yang ada dalam mendukung program apotek desa/kelurahan adalah solusi yang cerdas dan tepat.
“Menkes menekankan bahwa tidak perlu ada regulasi baru, cukup dengan mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada. Menurut Menkes, terdapat 54.000 fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu yang dapat diintegrasikan untuk mendukung program apotek desa/kelurahan ini,” ujar Ketua Umum PP-IAI Noffendri Roestam dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.
Noffendri menyampaikan hal tersebut dalam rapat pengurus harian PP-IAI yang dilaksanakan pada Selasa (15/4). Ia juga menekankan bahwa IAI memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga apoteker guna mendukung program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.
Ia menyatakan bahwa IAI menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap program yang diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Inpres tersebut menyebutkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan kegiatan seperti apotek desa/kelurahan, yang akan tersebar di 80.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia, guna memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat desa.
PP-IAI memfokuskan perhatian pada pelaksanaan apotek desa/kelurahan agar berjalan dengan baik agar tujuannya tercapai. Jangan sampai program ini tidak berjalan karena pengelolaan yang buruk,” ujarnya.
Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat PP-IAI, Maria Ulfah, menyatakan bahwa program ini adalah momentum yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan apoteker di puskesmas.
Penelitian tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 68 persen dari 10.300 puskesmas yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) atau tenaga kesehatan lainnya.
Dia menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga kefarmasian dalam program ini cukup mengkhawatirkan karena apoteker, sebagai penanggung jawab di apotek, diharuskan memenuhi standar pelayanan kefarmasian, serta mampu mengelola rencana keuangan, pengadaan obat di puskesmas yang telah berstatus BLU atau BLUD, yang kini menggunakan e-katalog versi 6 yang kompleks.
“Kemampuan khusus yang dibutuhkan sebagai penanggung jawab tersebut hanya dimiliki oleh apoteker dan tidak dimiliki oleh TVF. Oleh karena itu, apoteker harus menjadi penanggung jawab di apotek desa/kelurahan dengan dukungan dari TVF,” tambahnya.
PP-IAI memberikan sejumlah rekomendasi agar pemerintah dapat menjalankan program apoteker desa dengan efektif, termasuk menugaskan Apoteker fresh graduate untuk bekerja di desa. IAI bersama APTFI akan mendorong kesediaan fresh graduate untuk bekerja di desa.
Saat menentukan formasi PPPK untuk CPNS, pemerintah diminta untuk langsung menggunakan nama desa yang dituju, bukan nama kecamatan, agar apoteker sudah memahami lebih detail mengenai calon tempat tugasnya.
Rekomendasi lain termasuk kolaborasi program dengan puskesmas pembantu (pustu) dengan menambah tenaga apoteker selain bidan dan perawat.
Integrasi Layanan Primer (ILP) diharapkan menjadi alat bantu bagi program apotek desa/kelurahan agar layanan tidak lagi terpusat di kecamatan.
BPJS juga diharapkan dapat membuat nota kesepahaman (MoU) dengan pustu/apotek desa. PP-IAI mendorong dilanjutkannya Program Obat Serbu yang pernah dilaksanakan oleh Indofarma, agar obat murah berkualitas tinggi dapat tersedia.
BPOM diharapkan bersedia memfasilitasi demi kemaslahatan masyarakat. Program Obat Serbu ini juga akan membantu BUMN seperti Indofarma untuk kembali bangkit.
