Legislator Minta PAM Jaya Perbaiki Aspek Penting Sebelum IPO
IPO adalah pilihan, bukan satu-satunya cara. Yang paling penting adalah, pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama
Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyatakan bahwa jika PAM Jaya berencana untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana, ada sejumlah langkah yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi.
“Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dengan cermat, mulai dari peraturan, pengelolaan, hingga kepekaan publik terhadap layanan air bersih,” ujar Kenneth di Jakarta, Minggu.
Bang Kent, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk tidak terburu-buru dalam IPO ini adalah langkah yang bijaksana.
Menurutnya, langkah menuju IPO sebaiknya tidak dilakukan tergesa-gesa dan harus berdasarkan analisis yang mendalam dan matang.
“Gubernur ini sangat teliti dan detail. Jadi, manajemen PAM Jaya harus dapat mempertimbangkan berbagai opsi pembiayaan pembangunan selain IPO, seperti obligasi daerah atau alternatif lainnya,” katanya.
Kent mengakui bahwa masih banyak keluhan dari masyarakat Jakarta mengenai buruknya layanan dari PAM Jaya, seperti di wilayah Jakarta Barat, yang sering mengalami masalah air tidak mengalir dan gangguan lainnya.
Agar bisa IPO, PAM Jaya harus memenuhi standar transparansi dan tata kelola perusahaan (GCG) yang tinggi. Ini mencakup audit keuangan, perbaikan sistem internal dan eksternal, serta keterbukaan informasi yang belum menjadi budaya di banyak BUMD Jakarta.
“Di wilayah Jakarta Barat, banyak air PAM yang tidak mengalir. Jadi, jika ingin melaksanakan IPO, hindari masalah seperti ini karena bisa menjadi penilaian negatif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.
Selain itu, cakupan layanan air bersih PAM Jaya yang belum mencapai 100 persen juga perlu dipertimbangkan, karena warga di daerah lain di Jakarta masih bergantung pada air tanah atau air isi ulang.
“Hal-hal seperti ini dikhawatirkan bisa menjadi hambatan bagi Perumda PAM Jaya menuju IPO,” katanya.
Kent, yang memiliki Sertifikasi Ahli Certified Investment Banker (CIB) dan mampu menangani IPO hingga merger serta akuisisi, menyatakan bahwa IPO bukan hanya soal modal yang kuat, tetapi juga soal kredibilitas.
Investor akan menilai kinerja, laporan keuangan, dan risiko politik dari perusahaan. Jadi, untuk bisa IPO, OJK akan melihat secara objektif dari parameter kepuasan pelanggan dan lainnya, karena sifat dasar PAM adalah pelayanan.
“Sebagai contoh, jika mereka menyebarkan kuesioner secara acak kepada masyarakat Jakarta tentang pelayanan PAM Jaya dan banyak keluhan yang diterima, itu akan menjadi hambatan menuju IPO. Jadi dinamika semacam ini harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, tarif air PAM Jaya dianggap tidak merata dan tidak selalu mencerminkan daya beli masyarakat. Ada tantangan dalam menyeimbangkan antara biaya operasional, subsidi, dan akses air bagi masyarakat miskin.
Karena masih ada masyarakat yang kurang memahami manfaat dari air perpipaan, dan lebih memilih air tanah karena kebiasaan atau persepsi biaya lebih murah.
“Jadi perlu edukasi publik secara masif dan intensif agar transisi ke air perpipaan ini bisa berjalan dengan lancar. IPO adalah pilihan, bukan satu-satunya cara. Yang terpenting adalah, pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama,” katanya.
