Mardani Soroti Pentingnya Edukasi Mengenai Kekerasan Perempuan dalam Politik
Penting untuk terus memperluas upaya dalam meningkatkan kesadaran publik, mereformasi kebijakan, serta memperkuat mekanisme kelembagaan.
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Mardani Ali Sera, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menggarisbawahi perlunya pendekatan bertahap yang diawali dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan di ranah politik.
“Langkah awalnya adalah memberikan edukasi kepada publik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Setelah itu, kita dapat bergerak menuju langkah legislasi yang lebih konkret dan terarah,” ujar Mardani dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara di seminar publik bertajuk The Launch of the Gender Safety Assessment Tool yang diadakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Jakarta, Kamis (19/6).
Anggota Komisi II DPR RI ini menekankan bahwa pemahaman masyarakat yang baik akan membangun fondasi sosial dan politik yang lebih kuat untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan adanya perlindungan yang adil dan menyeluruh dalam dunia politik.
“Penting bagi kita untuk terus memperluas upaya dalam meningkatkan kesadaran publik, mereformasi kebijakan, serta memperkuat mekanisme kelembagaan,” tegasnya.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan dukungan politik yang berkelanjutan, menurut dia, Indonesia berpotensi menjadi pelopor dalam membangun demokrasi yang setara, adil, dan aman bagi semua kalangan.
Diskusi tersebut juga membahas tentang norma budaya patriarki, kekerasan simbolik, dan misogini yang sering kali dinormalisasi melalui “candaan” publik, yang turut memperkuat hambatan bagi politisi perempuan, baik di tingkat partai maupun dalam ruang legislatif.
Acara tersebut, yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, juga meluncurkan Gender Safety Assessment Tool, yakni alat penilaian risiko berbasis trauma untuk membantu institusi politik mengidentifikasi dan menangani risiko kekerasan terhadap perempuan dalam politik (violence against women in politics/VAWP).
