Mendorong Partisipasi Buruh dalam Kepemilikan Saham Perusahaan

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Dalam konteks dominasi ekonomi kapitalis yang berkembang pesat, muncul tren baru yang menarik, yaitu memberikan akses kepada buruh untuk memiliki dan mengelola perusahaan.

Fenomena ini bukanlah sebuah perubahan yang cepat, melainkan sebuah gerakan yang mulai mendapatkan perhatian di banyak negara.

Bahkan di negara-negara dengan ekonomi kapitalis yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, ada inisiatif yang memungkinkan buruh untuk memiliki saham dalam perusahaan.

Contoh awal muncul pada tahun 1974 di Amerika Serikat melalui program Employee Stock Ownership Plan (ESOP), yang didorong oleh Undang-Undang ERISA 1974, memberikan insentif bagi perusahaan untuk menyediakan saham bagi karyawan mereka.

Di Inggris, sejak tahun 1980-an, program seperti Save As You Earn (SAYE) dan Share Incentive Plans (SIP) memungkinkan pekerja membeli saham melalui pemotongan gaji secara berkala.

Langkah ini dirancang untuk memberi buruh hak atas keuntungan dan kendali atas perusahaan, karena selama ini banyak yang berpendapat bahwa apa yang tidak dimiliki tidak dapat dikendalikan.

Namun, gerakan ini tidak hanya tentang distribusi saham. Ada juga langkah yang lebih berani, yaitu pembentukan koperasi pekerja.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menyatakan bahwa gerakan buruh yang lebih berani diwujudkan melalui pendirian koperasi pekerja. Dalam model ini, buruh tidak hanya memiliki saham, tetapi juga menjadi pemilik penuh perusahaan dan memiliki hak suara setara dalam setiap pengambilan keputusan.

Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang mencontohkan kesuksesan koperasi pekerja yang menarik perhatian dunia, yaitu Uralungal Labour Contract Co-operative Society (ULCCS Ltd) di Kerala, India.

Koperasi ini dimulai oleh buruh kontrak yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan berkembang pesat hingga mencakup proyek besar seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan bangunan lainnya.

Keberhasilan ULCCS bukan hanya terletak pada keberhasilannya dalam mengerjakan proyek besar, tetapi juga pada komitmen mereka terhadap kualitas dan pembagian keuntungan yang adil.

Di sisi lain dunia, di wilayah Basque, Spanyol, sebuah koperasi pekerja yang dikenal sebagai Mondragon Cooperative telah berhasil mengubah nasib para buruh yang awalnya hanya bekerja di sektor teknis.

Koperasi ini dimulai dengan hanya lima orang dan kini telah berkembang menjadi perusahaan besar yang melibatkan sekitar 80.000 pekerja dan menguasai berbagai sektor industri, termasuk ritel dan pendidikan.

Prinsip “satu orang, satu suara” dalam pengambilan keputusan menjadi landasan utama koperasi ini, yang memungkinkan setiap anggotanya berperan aktif dalam pengambilan keputusan strategis.

Menurut Suroto yang juga CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), kisah-kisah sukses ini menunjukkan bahwa model kepemilikan buruh dapat diterapkan di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik dari segi kesejahteraan pekerja maupun kinerja perusahaan.

Dalam koperasi pekerja, buruh memiliki kesempatan untuk berkembang, mengelola masa depan mereka, dan menikmati hasil dari kerja keras mereka secara adil.

Keputusan Ekonomi

Di Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konstitusi ini menjamin adanya sistem ekonomi yang demokratis.

Pasal ini juga mengandung tafsir yang mengamanatkan agar rakyat, termasuk buruh, memiliki akses terhadap kepemilikan perusahaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, pasal ini masih memerlukan implementasi yang lebih optimal.

Saat ini, kebijakan pemerintah masih perlu didorong agar semakin mengakomodasi sistem ekonomi yang mengutamakan kepemilikan rakyat atas sumber daya ekonomi.

Sebagai contoh, kebijakan pendirian koperasi desa dalam jumlah besar yang digagas pemerintah harus benar-benar dipastikan agar memenuhi prinsip otonomi, kemandirian, dan demokrasi koperasi yang menjadi kunci sukses koperasi di banyak negara.

Peran buruh dalam pengelolaan usaha harus diperkuat, dan kebijakan jangan berfokus pada pengaturan dari atas yang justru rentan menyabotase semangat koperasi itu sendiri.

Selain itu, kebijakan yang mengutamakan investasi asing harus disingkirkan, sedangkan sektor-sektor strategis yang seharusnya menjadi milik rakyat, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jangan sampai diprivatisasi.

Keputusan yang keliru bisa berakibat fatal, termasuk dapat membuat rakyat kehilangan kendali atas sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Selain masalah kebijakan, serikat buruh di Indonesia juga tidak boleh terjebak dalam konservatisme.

Banyak gagasan progresif, seperti kepemilikan saham untuk buruh atau pengembangan koperasi pekerja, harus lebih banyak dibahas dalam forum-forum serikat buruh.

Sebab, jika ide-ide ini dijalankan, buruh akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam keuntungan dan pengambilan keputusan di tempat mereka bekerja.

Dan, meskipun ada tantangan besar dalam merealisasikan ide-ide ini, saatnya sudah tiba bagi bangsa ini untuk melihat lebih jauh ke depan.

Kepemilikan Bersama

Gerakan demokrasi ekonomi yang melibatkan kepemilikan bersama ini seharusnya menjadi agenda penting, terutama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan merata.

Jika model-model koperasi pekerja dan pembagian saham untuk buruh dapat diterapkan, negeri ini tidak hanya akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi buruh, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Bangsa ini dapat belajar banyak dari keberhasilan koperasi pekerja di India dan Spanyol.

Model koperasi pekerja tidak hanya memberi kesempatan kepada buruh untuk memperoleh manfaat langsung dari pekerjaan mereka, tetapi juga membangun ikatan yang lebih kuat antara pekerja dan perusahaan.

Pekerja merasa dihargai karena mereka turut serta dalam membuat keputusan penting yang berhubungan dengan masa depan perusahaan. Hal ini, pada akhirnya, meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Masyarakat di tanah air harus memikirkan kembali bagaimana cara mengelola dan membagi hasil dari setiap usaha.

Membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis dengan melibatkan buruh dalam kepemilikan dan pengelolaan perusahaan bukan hanya sebuah impian, tetapi sebuah langkah nyata yang dapat membawa perubahan positif.

Dengan demikian, hari buruh tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga menjadi titik awal untuk mewujudkan perubahan sistemik yang menguntungkan semua pihak.

Demokrasi ekonomi, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, bukanlah sekadar sebuah konsep yang indah di atas kertas.

Ini adalah sistem yang seharusnya diterapkan dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengadopsi ide-ide progresif tentang kepemilikan bersama dan pengelolaan yang setara, ekonomi yang lebih berkeadilan, yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil orang, tetapi seluruh rakyat Indonesia, dapat lebih mudah diwujudkan.