Dialog Terbuka, Prabowo Dorong Demokrasi Deliberatif
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Dr. Fendi Hidayat, Direktur Eksekutif Madani Indonesia Democracy Studies (MINDS), menyatakan bahwa dialog terbuka Presiden Prabowo Subianto dengan tujuh jurnalis senior pada hari Minggu (6/4) adalah momen penting untuk membangkitkan kembali praktik demokrasi deliberatif.
“Dialog Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik serta ketulusan dalam menyediakan ruang diskusi langsung dengan media dan publik,” ungkap Fendi dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Ketidakadaan pertanyaan yang diajukan sebelumnya menegaskan bahwa ini bukanlah ajang pencitraan, melainkan wujud nyata akuntabilitas.
Menurutnya, praktik demokrasi deliberatif sering kali diabaikan dalam konteks komunikasi politik nasional.
Dia juga menganggap bahwa format wawancara terbuka dengan jurnalis dari berbagai media, seperti televisi swasta, lembaga penyiaran publik, hingga media digital, menjadi simbol inklusivitas dalam komunikasi politik.
“Langkah ini mengindikasikan bahwa Presiden tidak hanya mendengarkan suara elit politik, tetapi juga suara publik melalui peran media profesional yang selama ini menjaga pilar demokrasi,” tambahnya.
MINDS mencatat bahwa tanggapan Presiden Prabowo terkait isu strategis seperti pembaruan UU TNI 2025, unjuk rasa publik, reformasi birokrasi, penegakan hukum, serta dinamika hubungan ekonomi internasional, menunjukkan pemahaman mendalam serta kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas negara dan prinsip reformasi.
Pernyataan Presiden bahwa dirinya tidak akan mengkhianati semangat reformasi menjadi catatan penting sebagai komitmen politik tertinggi.
“Isu terkait dwifungsi TNI dan penempatan personel militer di lembaga sipil adalah isu sensitif. Namun, dengan argumentasi yang disampaikan secara terbuka, ruang dialog yang sehat kini terbuka kembali,” Fendi menambahkan.
Akademisi dari Universitas Batam memuji sikap reflektif Presiden Prabowo Subianto yang dengan terbuka memberi nilai 6 dari 10 untuk kinerja 150 hari pertamanya.
“Dalam iklim politik yang seringkali penuh euforia, Presiden memilih bersikap realistis. Ia mengakui adanya pencapaian, tetapi menyadari banyak ruang untuk perbaikan, termasuk dalam komunikasi publik,” ujarnya.
Hal ini penting karena pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengevaluasi diri secara jujur.
MINDS juga menghargai langkah pemerintah dalam mendorong penegakan hukum secara lebih efektif, termasuk alokasi anggaran tambahan untuk kesejahteraan hakim dan efisiensi proses legislasi yang lebih cepat.
“Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keadilan dan efisiensi tata kelola adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam negara hukum demokratis,” katanya.
Terkait kebijakan ekonomi global dan respons terhadap tekanan tarif dari Amerika Serikat, Fendi menilai pendekatan diplomasi yang dilakukan, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN, adalah langkah strategis yang menunjukkan kematangan diplomasi ekonomi Indonesia.
“Di tengah geopolitik yang semakin tidak pasti, posisi Indonesia harus tetap tegas namun terbuka terhadap dialog. Inisiatif seperti Danantara menunjukkan arah pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
MINDS mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk terus mengawal komitmen keterbukaan dan partisipasi publik yang telah ditunjukkan pemerintah.
Demokrasi tidak berhenti pada satu momen, tetapi harus dijaga melalui konsistensi dan keberanian membuka diri terhadap evaluasi. “Dialog ini, bagi kami, adalah titik awal yang patut dikembangkan lebih jauh ke dalam format komunikasi publik lainnya,” Fendi menuturkan.
