Indef Anjurkan Pemerintah Terapkan Insentif Pajak Berbasis Kinerja
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – M. Rizal Taufikurahman, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Makroekonomi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan insentif pajak dan lebih mengarah pada kinerja daripada hanya mengutamakan sektor prioritas.
Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah revisi target dari Dana Moneter Internasional (IMF).
“Saya percaya bahwa salah satu hasil negosiasi dengan Amerika Serikat adalah reformasi perpajakan, dan menjadi lebih agresif serta tepat sasaran merupakan hal yang penting. Tax holiday sebaiknya lebih selektif dengan pendekatan berdasarkan kinerja, bukan hanya formalitas sektor prioritas,” ujar Rizal dalam diskusi virtual yang berlangsung di Jakarta, Senin.
Di sisi lain, dia juga menyarankan optimalisasi kebijakan investasi, salah satunya melalui penerapan sistem OSS (Online Single Submission).
Meskipun pasar Indonesia memiliki potensi yang besar, sering kali terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan, yang mengakibatkan daya tarik investasi belum maksimal.
“Para investor tidak hanya menginginkan kemudahan atau ‘karpet merah’, namun yang lebih penting adalah adanya kepastian bisnis dan stabilitas kebijakan dibandingkan beragam insentif,” ungkapnya.
Selain investasi, Rizal menekankan pentingnya konsumsi berkualitas melalui peningkatan upah riil dan penguatan program perlindungan sosial yang adaptif.
Perbaikan ini perlu difokuskan pada mekanisme penetapan upah, pelatihan tenaga kerja, dan efektivitas bantuan sosial yang ditargetkan pada kelompok rentan tanpa mengganggu pasar kerja.
Menurut Rizal, perbaikan ini bisa memberikan dampak baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Rekomendasi lainnya mencakup penguatan sektor keuangan domestik dan ekspansi pembiayaan inklusif.
Perbankan perlu meningkatkan pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM dan startup berbasis teknologi, serta memperluas pilihan pembiayaan jangka panjang seperti obligasi hijau dan proyek sukuk wakaf.
Bersamaan dengan itu, stabilitas makroekonomi harus dijaga, dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tetap berhati-hati dalam mengelola inflasi, kestabilan nilai tukar, dan defisit fiskal, terutama di tengah ketidakpastian global dan kemungkinan ketegangan perdagangan internasional yang berlanjut.
Stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas utama untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.
Rizal juga menyarankan agar pemerintah memusatkan perhatian pada reindustrialisasi berbasis rantai nilai (value chain), bukan hanya sekadar hilirisasi komoditas primer.
Pembangunan ekosistem industri berbasis teknologi menengah hingga tinggi, seperti semikonduktor dan baterai kendaraan listrik, dianggap perlu menjadi prioritas utama.
Meskipun ada dinamika dalam perdagangan global, Rizal percaya bahwa peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor ini masih sangat besar.
IMF memprediksi bahwa negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional akan terkena dampak lebih besar, seiring dengan dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Hal ini yang mendasari IMF untuk mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk melakukan negosiasi aktif dengan AS mengenai tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.
