Peristiwa Politik Kemarin: Pengunduran Hasan Nasbi dan Usulan Pemisahan Waktu Pemilu serta Pilkada
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Sejumlah peristiwa politik kemarin menarik perhatian, salah satunya adalah pengumuman pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dan kesepakatan DPR RI untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda.
Berikut adalah rangkuman dari BERITA HARIAN ONLINE mengenai berita politik kemarin yang patut untuk dibaca kembali:
Hasan Nasbi Mengundurkan Diri dari Kepala PCO: Keputusan Terbaik
Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), menyebut langkah ini sebagai keputusan terbaik.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa, Hasan Nasbi menyatakan pengunduran dirinya, menampilkan hari terakhirnya sebagai juru bicara kepresidenan pada hari Senin (21/4).
“Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, oleh karena itu hari ini diabadikan,” jelas Hasan dalam video berdurasi lebih dari empat menit itu.
BG Tegaskan Premanisme Berkedok Ormas Harus Diberantas
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menekankan bahwa aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh aparat hukum.
“Presiden telah mengumpulkan semua kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lainnya. Arahan presiden jelas, negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan,” ujar BG saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa.
BG menambahkan bahwa penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena mereka sering melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.
Prabowo Masih Mengkaji Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari PCO
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang masih dalam tahap kajian.
Prasetyo, di Jakarta, Selasa, menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan tentang permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Terkait permohonan mundur Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami lapori dan beliau ingin mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi belum sampai pada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” jelas Prasetyo kepada wartawan.
Komisi II DPR Gelar Rapat dengan Gubernur Bahas Fiskal dan BUMD
Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa gubernur untuk membahas kondisi fiskal hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di masing-masing daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa komisinya memiliki tugas untuk mengawasi dana transfer pusat ke daerah, tetapi selama ini DPR RI belum melakukan pengawasan terhadap transfer tersebut.
“Saat APBN ditransfer ke APBD masing-masing, ruang pengawasan tidak dilakukan,” ujar Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ketua KPU RI Sarankan Jeda Antartahapan Pemilu dan Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ada jeda waktu antara tahapan pemilu dan pilkada di masa depan.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap padatnya jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai terlalu padat dan membebani penyelenggara.
“Kalau bisa ada jeda waktu, karena kemarin itu jadwalnya sangat beririsan. Belum selesai tahapan pemilu, pilpres, pileg, kita sudah harus bersiap untuk pilkada,” ungkap Afifuddin dalam diskusi bertema “Masa Depan Demokrasi Elektoral di Indonesia” di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa.
