Kemenag Inisiasi Program KKN untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Kementerian Agama menjalin kemitraan dengan sepuluh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk menyusun program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat.
“Kami berharap LPPM PTKIN dapat menyelaraskan kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN tematik, terutama pada program yang berhubungan dengan zakat dan wakaf untuk memberdayakan ekonomi umat,” tutur Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu.
LPPM PTKIN tersebut berasal dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Antasari Banjarmasin.
Selain itu, partisipasi juga datang dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Sultan Amai Gorontalo, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, UIN Raden Intan Lampung, UIN Datokarama Palu, dan UIN Alauddin Makassar.
Abu Rokhmad menyampaikan bahwa KKN tematik sangat penting untuk mengaitkan kegiatan akademik dengan isu strategis umat. Ia menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam memperkuat ekonomi berbasis keagamaan.
Menurutnya, program ini sejalan dengan Asta Protas Menteri Agama, yang salah satunya mencakup pemberdayaan ekonomi umat. Penguatan ekonomi berbasis keagamaan bertujuan untuk menghadirkan agama yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Kami ingin mahasiswa belajar dari praktik yang baik ini. Bagaimana zakat dan wakaf dapat dikelola secara produktif, transparan, dan memberikan dampak yang luas,” ungkapnya.
Abu juga menekankan pentingnya kontribusi mahasiswa dalam memperkokoh ekosistem keagamaan yang produktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mendorong integrasi data dan pemetaan potensi umat sebagai dasar penyusunan program.
“Kami ingin LPPM tidak hanya menjadi pelaksana teknis, melainkan juga mitra strategis dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kampung zakat, inkubasi wakaf produktif, dan kota wakaf bisa menjadi lokasi KKN tematik ke depan,” jelas Abu Rokhmad.
Lebih lanjut, Abu mengajak para ketua LPPM PTKIN untuk memasyarakatkan program dan layanan yang disediakan oleh Ditjen Bimas Islam.
Ia menilai hal ini dapat membantu masyarakat di lokasi KKN untuk lebih memahami layanan yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk prosedur dan biaya pelayanan.
“Jika kita sinergikan Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kota Wakaf, dan Inkubasi Wakaf Produktif dalam satu wilayah, maka hasilnya akan terlihat lebih cepat,” tambahnya.
