Haedar Nashir: Pancasila Harus Menjadi Panduan Ideologis
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan bahwa peringatan kelahiran Pancasila pada setiap tanggal 1 Juni bukan hanya upacara biasa, tetapi harus menjadi panduan ideologis dan etika publik dalam bernegara.
“Jadikan momen kelahiran Pancasila sebagai komitmen terhadap nilai dan moral kebangsaan untuk merefleksikan kembali identitas Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila,” kata Haedar dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Haedar menjelaskan bahwa di tengah perubahan zaman, Pancasila harus senantiasa menjadi pedoman ideologis dan etika publik dalam kehidupan bernegara. Sebab, dalam aspek ini, kehidupan bernegara masih memiliki kelemahan.
Menurutnya, korupsi, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya keteladanan moral dari para pemimpin adalah bentuk-bentuk pengingkaran terhadap Pancasila yang perlu diperbaiki bersama.
“Begitu pula penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam, dominasi oligarki politik dan ekonomi, penyelewengan dan politisasi hukum, serta kerusakan etika bernegara masih kuat dalam kehidupan bernegara di negara ini,” ungkapnya.
Praktik kehidupan politik, ekonomi, dan budaya pasca-reformasi yang sangat liberal berdampak pada kehidupan yang serba boleh atau pragmatis dan oportunistik, seperti politik uang, politik transaksional, premanisme, dan sikap warga negara yang permisif.
“Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini bukanlah mempertentangkan Pancasila dengan ideologi lain atau terus memproduksi isu radikalisme tanpa arah dan kedalaman pemikiran. Namun, bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara autentik dalam realitas sosial, politik, ekonomi, hukum, serta seluruh praktik berbangsa dan bernegara,” ujar Haedar.
Menurut Haedar, jika Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai philosopische grondslag (dasar filosofis) atau Weltanschauung (pandangan dunia), maka Dasar Negara tersebut harus menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara secara struktural dan aktual.
Artinya, Pancasila harus benar-benar menjadi nilai penting yang menjiwai dan sekaligus membentuk pemikiran mendasar dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara.
“Selain itu, menghasilkan perilaku nyata dari para pejabat, aparatur, seluruh elite publik dalam menjalankan pemerintahan negara dari pusat hingga daerah,” tambah Haedar.
Haedar juga menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari konsensus luhur para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh nasional yang berasal dari berbagai latar belakang agama, suku, dan golongan.
“Pancasila hadir dari hasil perenungan dan pemikiran mendalam dalam menghadirkan dasar negara yang inklusif, adil, dan mempersatukan. Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan nilai hidup bersama yang harus diwujudkan secara nyata,” katanya.
Bagi Muhammadiyah, lanjut Haedar, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sejalan dengan ajaran Islam: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.
Sejak awal kemerdekaan hingga kini, Muhammadiyah berkomitmen untuk menerima, menjaga, dan mengamalkan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa, melalui dakwah pencerahan, pendidikan, kesehatan, dan aksi sosial kemanusiaan.
“Muhammadiyah mengunci sikap dasar itu dalam dokumen resmi Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah,” ujar Haedar.
