Komisi V DPR: Penangguhan Sementara PT GAG Bentuk Keberpihakan pada Masyarakat
Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Zigo Rolanda, anggota Komisi V DPR, menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi pertambangan PT GAG di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan bukti nyata dukungan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.
Menurutnya, kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kedaulatan ekonomi dan energi nasional.
“Langkah cepat yang diambil pemerintah ini tetap memperhatikan kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Raja Ampat,” kata Zigo dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi di sektor pertambangan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, anggota komisi yang mengurus bidang infrastruktur dan perhubungan ini juga mendukung langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Raja Ampat.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
Zigo menilai pencabutan IUP ini merupakan langkah yang tepat karena perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar aturan lingkungan.
Namun, ia menyayangkan adanya narasi negatif yang disebarkan untuk menyudutkan Menteri ESDM di tengah upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan lingkungan ini.
Menurutnya, tindakan tegas yang dilakukan Bahlil patut diapresiasi, terutama karena Menteri ESDM turun langsung ke lapangan, mengumpulkan data, dan mendengar langsung aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan objektivitas.
“Sekarang bukan saatnya saling menyalahkan. Yang paling penting adalah mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat Raja Ampat,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa langkah awal yang telah diambil pemerintah perlu didukung dan diawasi bersama-sama.
Kedepannya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk membangun pengelolaan wilayah yang menguntungkan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan bahwa operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih ditangguhkan sementara, meskipun kontrak kerja perusahaan tersebut tidak dihentikan.
“Operasi PT GAG Nikel saat ini memang masih dihentikan sementara,” kata Dadan saat dihubungi BERITA HARIAN ONLINE dari Jakarta, Selasa (10/6).
Dadan menjelaskan bahwa penangguhan operasi ini akan berlanjut hingga investigasi mengenai aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilakukan.
