Kemnaker Tingkatkan Layanan Informasi Hukum Melalui Optimalisasi JDIH

Jakarta (BERITA HARIAN ONLINE) – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menggarisbawahi komitmen kuat institusinya dalam menyediakan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin inovatif dan responsif melalui optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Sabtu, Cris menekankan pentingnya kerja sama antara Kemnaker dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum yang baik dan sesuai dengan prinsip good governance.

“Pengelolaan JDIH adalah pondasi penting dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi. Ini bukan hanya sekadar kearsipan hukum, tetapi juga pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Cris.

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan JDIH Kemnaker telah mengalami berbagai kemajuan, termasuk peningkatan sistem, inovasi digital, dan pelaksanaan evaluasi internal yang berkelanjutan.

Evaluasi ini dilakukan untuk mendorong keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat dan meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH), dengan salah satu indikator utamanya adalah penataan database peraturan perundang-undangan.

Sejak pelaksanaan JDIH Award pertama pada tahun 2014, JDIH Kemnaker telah menerima 9 penghargaan dari 10 kali penyelenggaraan.

Pada pertemuan nasional Pengelola JDIHN 2024 lalu, JDIH Kemnaker berhasil meraih Penghargaan Terbaik III untuk Kategori Kementerian.

“Kami berharap kerja keras ini akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan membawa JDIH Kemnaker meraih peringkat I atau II di masa depan,” ungkap Cris.

Selain itu, Sekjen juga menyampaikan apresiasi kepada BPHN atas kerja sama yang erat dan konsisten dalam meningkatkan kualitas JDIH di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“JDIH harus menjadi sarana pelayanan hukum yang mudah diakses, terintegrasi, dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman,” tutup Cris.