Pendidikan Sekolah Rakyat: Upaya Presiden Menghentikan Kemiskinan
Presiden meyakini pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak menjadi warisan
Kupang, Nusa Tenggara Timur – Kantor Komunikasi Kepresidenan menilai inisiatif Sekolah Rakyat merupakan salah satu visi utama Presiden Prabowo Subianto dalam upayanya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, yang pelaksanaannya harus diawasi bersama.
“Presiden meyakini pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak menjadi warisan,” ujar Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dalam pernyataan yang diterima di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu malam.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu realisasi dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, di mana pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program Sekolah Rakyat ini akan dilaksanakan di 100 lokasi di seluruh Indonesia dan dimulai pada awal tahun ajaran baru 2025/2026, Senin (14/7). Pada fase pertama, program ini akan melibatkan 9,755 siswa, 1,554 guru, dan 3,990 tenaga pengajar, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Sosial.
Para siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan memulai kegiatan di sekolah baru mereka dengan mengikuti Program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLSP).
Menurut Adita, Sekolah Rakyat menawarkan layanan berbeda dibandingkan sekolah negeri dengan memberikan pendidikan gratis, makanan bergizi, seragam, pembinaan karakter, dan juga fasilitas asrama.
“Sekolah negeri memang gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi, uang saku, dan perlengkapan sekolah? Semua itu tetap menjadi beban keluarga. Bahkan, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” kata Adita.
Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menilai bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga mempersiapkan keterampilan hidup dan potensi siswa, sehingga lulusan siap menghadapi dunia kerja atau memulai usaha.
Adita menjelaskan bahwa akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi adalah bagian penting, mengingat data terbaru BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57 persen, termasuk 3,17 juta dari kategori miskin ekstrem pada September 2024.
Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMA/SMK pada kelompok pengeluaran terendah tercatat hanya 74,45 persen, sementara pada kelompok pengeluaran tertinggi mencapai 97,37 persen.
Bahkan, persentase nasional terbaru anak tidak sekolah terbesar tercatat di kelompok usia 16–18 tahun, yakni sebesar 19,20 persen.
Keterbatasan biaya merupakan penyebab utama, diikuti tekanan sosial dan kewajiban anak membantu ekonomi keluarga. Data dari Kemendikbudristek juga mencatat angka putus sekolah di tingkat SMP sebesar 1,12 persen dan SMA sebesar 1,19 persen.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya,” kata Adita, seraya optimistis bahwa siswa-siswi Sekolah Rakyat ini akan menjadi generasi yang berkontribusi besar bagi Indonesia Emas 2045.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita BERITA HARIAN ONLINE.
