Dispar Gunungkidul: Libur Lebaran Dihadiri 143.992 Wisatawan
Gunungkidul (BERITA HARIAN ONLINE) – Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan bahwa jumlah wisatawan yang datang ke wilayah ini selama libur Lebaran 2025, dari tanggal 31 Maret hingga 6 April, mencapai 143.992 orang. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi ini adalah sebesar Rp1,51 miliar.
Supriyanta, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Gunungkidul, menyatakan pada hari Senin bahwa pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan selama libur lebaran melampaui 200 ribu orang. Namun, tahun ini hingga H+7, tercatat 143.992 wisatawan, mengalami penurunan sekitar 32 persen.
“Libur panjang sebelumnya bertepatan dengan libur lebaran, natal, tahun baru, serta libur panjang di akhir Februari 2025,” jelas Supriyanta.
Ia merinci data kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah dari retribusi tempat wisata selama libur lebaran. Pada Senin (31/3), terdapat 4.560 wisatawan dengan PAD Rp41.349.200.
Pada hari Selasa (1/4), tercatat 15.079 wisatawan dengan PAD sebesar Rp154.731.600, dan pada Rabu (2/4), jumlahnya mencapai 25.040 orang dengan PAD sebesar Rp269.080.000.
Kamudian, pada Kamis (3/4), ada 30.281 wisatawan dengan PAD sebesar Rp329.283.900, sementara pada Jumat (4/4), tercatat 20.921 wisatawan dengan PAD Rp213.057.300.
Sabtu (5/4) mencatat 25.967 wisatawan dengan PAD sebesar Rp272.596.100, dan pada Minggu (6/4), terdapat 22.144 wisatawan dengan PAD sebesar Rp231.343.300.
“Puncak kunjungan wisatawan terjadi pada Kamis (3/4). Kami awalnya memprediksi puncaknya akan terjadi pada Sabtu (5/4) dan Minggu (6/4),” tambahnya.
Lebih lanjut, Supriyanta menjelaskan bahwa destinasi wisata di Gunungkidul sebagian besar memanfaatkan keindahan alam, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Cuaca ekstrem saat ini berdampak signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan.
Penurunan jumlah wisatawan ke Gunungkidul selama Lebaran 2025 juga disebabkan oleh larangan studi tour dan kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Faktor lainnya adalah kebijakan rasionalisasi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” jelasnya.
